Polemik Proyek Beautifikasi Stasiun Lempuyangan, Kraton Yogya Isyaratkan Ganti Untung untuk Warga

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat siap mengupayakan solusi terbaik untuk mengatasi polemik proyek beautifikasi Stasiun Lempuyangan.

Sebagai informasi, proyek tersebut berdampak pada penggusuran warga yang tinggal di 14 rumah dinas eks karyawan PT KAI, di sebelah selatan stasiun.

Penghageng Datu Dana Suyasa, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi, menyampaikan, bahwa pihaknya sudah bertemu dengan kedua belah pihak.

Pertemuan dengan perwakilan warga terdampak dan PT KAI dilakukan, supaya tidak ada yang merasa dirugikan dalam rangkaian sengkarut ini.

"Sudah berproses. Sudah bertemu sama warganya, saya juga sudah bertemu sama (PT) KAI," tandasnya, di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (14/5/2025).

Meski tidak disampaikan secara gamblang, GKR Mangkubumi mengisyaratkan akan ada ganti untung untuk seluruh warga terdampak proyek pengembangan stasiun.

Proses tersebut sebelumnya sempat alot, mengingat warga merasa keberatan dengan nominal yang sempat disodorkan oleh perwakilan PT KAI.

"Mudah-mudahan bisa segera selesai, tinggal hitung-hitungan semuanya. Ganti untung, bukan ganti rugi," kata putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X itu.

Baca juga: Warga Terdampak Proyek Stasiun Lempuyangan Optimis Kraton Yogya Berpihak pada Kawulanya

Sebelumnya, warga terdampak proyek beautifikasi Stasiun Lempuyangan optimis, Kraton Yogyakarta bakal menunjukkan keberpihakan padanya.

Ketua RW 01 Bausasaran, Danurejan, Antonius Handriutomo, mengatakan, antara warga dan PT KAI sama-sama punya landasan untuk memproses kekancingan dari Kraton Ngayogyarta.

Ia menandaskan, seluruh warga terdampak proyek tersebut sudah mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT) sejak kisaran lima tahun yang lalu.

"Sementara, mereka (PT KAI) merasa sudah mempunyai palilah juga, yang nantinya ke arah kekancingan," ujarnya.

Alhasil, terkait keputusan selanjutnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Sri Sultan Hamengku Buwono X, selaku pemangku kekuasaan.

Pihaknya pun siap menerima apapun yang nantinya menjadi kebijakan melalui Panitikismo Kraton Ngayogyakarta, karena tanah yang mereka tempati berstatus Sultan Ground.

"Tapi, kami meyakini, Pak Sultan selaku raja Kraton Ngayogyakarta pasti akan berpihak pada kawulanya, karena tahta untuk rakyat," ucapnya. (*)