Pembangunan Tidak Cukup Fisik, Sri Sultan HB X Tekankan Dimensi Sosial dan Budaya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berbasis fisik dan infrastruktur, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan dan keberlanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Workshop Financing Transit and Infrastructure in Indonesian Cities di Karaton Ballroom, Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (14/5/2025).

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya fase kedua program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) di Indonesia.

Program ini bertujuan mendorong pengembangan kota-kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional.

“Pembangunan bukan sekadar urusan fisik, melainkan upaya memanusiakan ruang dan memperluas akses mobilitas secara adil. Yogyakarta dengan kekhasan budayanya serta perannya sebagai simpul konektivitas di selatan Jawa menyambut hangat kolaborasi lintas pihak dalam proses pembangunan ini,” ujar Sri Sultan HB X.

Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), UK PACT, Asian Development Bank (ADB), kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Keraton Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta para peserta dari berbagai sektor.

Sri Sultan HB X menyampaikan bahwa fase pertama UK PACT telah menghasilkan Integrated Transit and Development (ITD), yakni model terpadu yang menggabungkan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi.

Model ini menggunakan pendekatan lintas sektor, seperti land value capture, perencanaan spasial, hingga skema pembiayaan alternatif.

Menurutnya, pendekatan tersebut sangat penting untuk memperkuat kota-kota sekunder yang selama ini kerap tertinggal dari sisi kapasitas fiskal maupun kelembagaan.

“Fase kedua program ini akan lebih menekankan pada eksplorasi pembiayaan inovatif untuk menutupi keterbatasan model konvensional,” ujar Sultan.

Ia menambahkan, forum seperti workshop ini memiliki peran strategis sebagai ruang berbagi pengetahuan sekaligus membangun kesepahaman lintas aktor dalam tata kelola pembangunan yang lebih kolaboratif.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Sultan HB X juga menyoroti pentingnya pembangunan berbasis desa, terutama melalui penguatan program Kalurahan Mandiri Budaya.

Menurutnya, desa harus menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Kami ingin desa menjadi mandiri, berbudaya, dan mampu mengelola potensinya sendiri. Partisipasi masyarakat melalui APBDes adalah kunci dalam menciptakan demokratisasi pembangunan,” tegasnya.

Gubernur DIY menyampaikan apresiasi kepada Techne Praxis International, FCDO, dan seluruh mitra UK PACT atas kolaborasi yang telah terjalin.