Hasil Pemeriksaan Dewan Pers, Konten yang Dibuat Oleh Tian Bahtiar Bukan Karya Jurnalistik

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Konten yang dibuat oleh Direktur Pemberitaan JakTV non-aktif, Tian Bahtiar yang bekerja sama dengan Marcella Santoso serta Junaedi Saibih dipastikan bukan sebuah karya jurnalistik.

Kesimpulan itu diambil oleh Dewan Pers setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak JakTV terkait kasus yang menyeret Direktur Pemberitaan non-aktif, Tian Bahtiar dalam kasus perintangan penyidikan sejumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Selain itu Dewan Pers juga sudah memeriksa dokumen yang diserahkan oleh pihak Kejagung.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dewan pers memutuskan konten-konten berita hasil kerja sama Tian Bahtiar dan Marcella Santoso serta Junaedi Saibih, bukan karya jurnalistik.

 "Tayangan JakTV yang berkenaan dengan perkara ini merupakan hasil kerja sama antara marketing JakTV dan kliennya senilai Rp 484 juta, bukan sebuah karya jurnalistik," kata Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

Menurut Ninik, kerja sama antara Tian dengan dua pengacara itu merupakan tanggung jawab pribadi.

Penanganannya pun di luar kewenangan Dewan Pers.

"Kegiatan Tian Bahtiar selain terkait kerja sama antara JakTV dan kliennya merupakan tindakan serta tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan penanganannya di luar kewenangan Dewan Pers," ucapnya.

Baca juga: Kronologi Tiga Anggota KKB Papua Kabur dari Lapas Nabire

Dalam pemeriksaan pihak JakTV, Ninik mengatakan program itu akan dibuat sebanyak empat kali di Jakarta, Bangka Belitung, Palembang, dan Yogyakarta, yang berakhir pada Maret 2025. 

"Seminar dan konten dirancang oleh klien (Mitra) bukan oleh JakTV. Dalam kerja sama tersebut Jak TV hanya bertanggung jawab untuk meliput dan menyiarkan melalui televisi, artikel di website, dan media sosial JakTV. Kerja sama itu tidak dituangkan dalam kontrak tertulis," ungkapnya.

Ninik melanjutkan uang senilai Rp 484 juta diterima Jak TV secara tunai dan transfer dari Tian Bahtiar dan kliennya dalam hal ini Marcella dan Junaedi Saibih.

"Proses liputan seminar hingga penayangannya dalam bentuk talkshow dalam pelaksanaan kerja sama itu tidak melalui mekanisme rapat redaksi. Konten, narasumber, dan hal-hal berkenaan pelaksanaan seminar dikelola sepenuhnya oleh Mitra dan kemungkinan bersama Tian," ucapnya.

Tidak Hadiri Pemeriksaan Dewan Pers

Sementara itu Dewan Pers juga berusaha untuk meminta keterangan secara langsung dari Tian Bahtiar.

Namun yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan dari Dewan Pers.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan atau obstruction of justice.

Dua orang merupakan Advokat yakni Marcella Santoso (MS) dan Junaidi Saibih (JS), satu lainnya ialah Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB).

Terakhir, Kejagung juga menetapkan seorang bos buzzer bernama M Adhiya Muzakki (MAM) yang membantu menyebar konten tersebut.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka terhadap tiga orang itu setelah pihaknya melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya bukti yang cukup.

“Penyidik pada Jampdisus Kejaksaan Agung mendapat alat bukti yang cukup untuk menetapkan tiga orang tersangka,” ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Selasa (22/4/2025) dini hari.

Lebih jauh Qohar menjelaskan, perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dan atau gratifikasi di balik putusan lepas atau ontslag tiga terdakwa korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Dalam pengembangan tersebut, ditemukan fakta bahwa para tersangka telah merintangi penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk 2015-2022.

Tak hanya kasus itu mereka juga disebut terlibat merintangi penyidikan atas perkara importasi gula yang menjerat eks Menteri Perdagangan Tom Lembong.

“Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan MS dan JS bersama-sama dengan TB secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara korupsi Timah dan importasi gula atas nama Tom Lembong,” jelas Qohar.

Ia menambahkan para tersangka diduga bersekongkol membuat citra negatif Kejagung yang menangani kasus Timah dan importasi gula.

“Perbuatan TB bersifat personal. Ada indikasi TB menyalahgunakan jabatannya sebagai Direktur Pemberitaan JakTV,” ungkap Abdul Qohar.

Atas perbuatannya itu para tersangka pun dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Qohar juga menjelaskan bahwa dua tersangka kini dilakukan penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sedangkan tersangka Marcella Santoso tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara suap dan gratifikasi vonis lepas CPO.

Sementara itu dalam perkara vonis lepas CPO, sebelumnya Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Para tersangka itu yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat itu menjabat Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta, tiga majelis hakim Djuyamto, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin serta panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Selanjutnya dua advokat yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakrie serta Head of Social Security Legal PT Wilmar Group Muhammad Syafei. (*)