Polisi Amankan 21 Pelajar di Jogja Terkait Demo ASPD, Diminta Teken Pernyataan Tak Ulangi Perbuatan

TRIBUNJOGJA.COM- Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta mengamankan 21 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Rabu (7/5/2025) menyusul tersebarnya pamflet digital berisi ajakan unjuk rasa terkait dugaan kebocoran soal Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). 

Pamflet yang beredar luas melalui aplikasi pesan instan WhatsApp tersebut mengajak siswa dari seluruh DIY untuk berkumpul di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Dalam pamflet tersebut tertulis ajakan, “Demo siswa SMP se-DIY menuju SMP 10 YK, No Sajam, No ugal-ugalan. Pada Hari Rabu demo keadilan persoalan bocoran soal ASPD. Pada hari Rabu pulang ujian ASPD.”

Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan puluhan pelajar dari beberapa titik lokasi, termasuk yang sempat tiba di SMP Negeri 10.

“Sebanyak 21 siswa telah kami amankan. Ada yang diamankan langsung oleh personel Polresta, sebagian lainnya oleh jajaran Polsek,” ujar Aditya saat dihubungi pada Kamis (8/5/2025).

Setelah diamankan, para pelajar tersebut didata oleh aparat kepolisian dan diminta membuat surat pernyataan bersama orang tua masing-masing untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

“Mereka kita data dan minta menandatangani surat pernyataan. Kami juga minta orang tua datang ke kantor,” tambahnya. 

Ia menegaskan bahwa aksi massa pelajar tersebut tidak sempat berkembang menjadi kericuhan.

Aditya menjelaskan bahwa para pelajar yang diamankan berasal dari berbagai sekolah, dengan sebagian besar berasal dari wilayah Kabupaten Bantul, dan beberapa dari Sleman.

“Mayoritas siswa yang kami amankan berasal dari Bantul, tetapi ada juga yang dari Sleman,” ujarnya.

Menurutnya, ajakan untuk berkumpul dan berdemo di SMP Negeri 10 Yogyakarta muncul akibat sebaran pamflet digital yang beredar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. 

“Ajakan itu dari media sosial. Kalau soal kaitan dengan kebocoran soal, silakan konfirmasi ke Disdikpora karena masih dalam proses investigasi,” kata Aditya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan tidak ada kebocoran soal Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) tingkat SMP. 

Meski demikian, dua soal yang diduga mirip dengan soal yang tersebar di media sosial dipastikan tidak digunakan dalam penilaian dan ditetapkan sebagai soal bonus.

Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, menyampaikan bahwa pihaknya telah menelusuri dan mengklarifikasi persoalan ini. 

Hasil sementara menunjukkan dua soal yang dinilai bermasalah hanya memiliki kemiripan dan tidak terbukti bocor dari penyusun atau guru di sekolah.

“Jadi sudah kami klarifikasi, kami sampaikan bahwa ini kami telusuri kembali persoalan ini. Nanti akan kami identifikasi dua soal yang mirip tersebut, untuk mengetahui sejauh mana kemiripannya. Mudah-mudahan nanti bisa terlihat secara objektif apakah memang sangat mirip atau tidak. Dan hanya dua soal itu saja, akan kami jadikan soal bonus,” kata Suhirman, Kamis (8/5/2025).

Soal tersebut akan dianggap benar bagi semua peserta. “Dua soal itu akan dianggap benar secara otomatis,” tegasnya.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk penghargaan terhadap siswa yang telah belajar secara serius.

“Kami ingin menghargai siswa-siswa yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Dan tidak semua siswa melihat atau terpengaruh oleh dua soal itu,” ujar Suhirman.

Unggahan yang memicu polemik muncul dari akun X (dulu Twitter) bernama @ayamkalasanenk.

Akun tersebut mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp dan beberapa foto lembaran soal yang disebut memiliki kemiripan dengan soal ASPD mata pelajaran literasi numerasi (matematika) tahun ini.

Dalam unggahan itu, SMP Negeri 10 Yogyakarta turut disebut.

Menanggapi itu, Suhirman menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan guru maupun penyusun soal dari sekolah tersebut. 

“Jadi, soal tersebut bukan berasal dari penyusun soal. Dugaan kami, soal itu berasal dari sumber pengetahuan di luar. Tidak ada keterlibatan dari penyusun,” katanya.

“Ya, dari luar pihak sekolah dan bukan dari penyusun soal. Kami tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Intinya, bukan dari penyusun atau pihak internal,” tambahnya.

Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa SMP Negeri 10 tidak terlibat. 

“Betul. Penyusun soal juga tidak terlibat. Itu yang perlu kami luruskan.”

Sebagai tindak lanjut, Disdikpora akan memperketat prosedur pengamanan dan distribusi soal. 

“Kami harus lebih hati-hati. Meskipun penyusunnya tidak terlibat, tetap perlu ada kewaspadaan. Semua penyusun soal dikarantina, dan pengawasan juga akan kami perketat,” kata Suhirman.

Ia juga menyatakan bahwa sistem pelaksanaan ASPD akan dievaluasi. 

“Sistem kami juga akan kami evaluasi dan efektifkan untuk semua rangkaian kegiatan ASPD ke depan.”

Saat ini, proses penelusuran telah selesai untuk sementara waktu dan tidak ada sanksi dijatuhkan karena tidak terbukti adanya pelanggaran. 

“Betul. Tapi untuk detail-detailnya masih akan kami pelajari lebih lanjut. Proses masih berjalan,” ujar Suhirman.

Disdikpora juga memastikan siap mengambil tindakan tegas apabila ditemukan unsur kesengajaan di kemudian hari. 

“Kalau sampai ditemukan unsur kesengajaan, kami akan mengambil tindakan tegas. Yang terjadi adalah kemiripan soal. Bukan kebocoran yang disengaja.”