Putus Rantai Kemiskinan Bisa Dimulai dari Sekolah? Ini Kata Kapolda DIY
Komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat diperlukan guna memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata.
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pendidikan diyakini menjadi kekuatan utama dalam memutus rantai kemiskinan serta menjadi jalan menuju keadilan sosial dan kemakmuran bangsa.
Komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat diperlukan guna memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata.
Hal tersebut disampaikan Kapolda DIY, Brigjen Pol Anggoro Sukartono, saat membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, Abdul Mu’ti, dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Jumat (2/5/2025).
Anggoro bertindak sebagai inspektur upacara yang turut dihadiri Pelaksana Harian Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Administrasi Umum, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, serta sejumlah pejabat dan masyarakat umum.
Menurut Anggoro, pendidikan adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ataupun status sosial ekonomi. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk pribadi yang berakhlak mulia, tetapi juga menjadi wahana untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Melalui pendidikan, kita dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan generasi yang kuat dan berdaya saing,” ujar Anggoro.
Ia menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita keempat.
Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, menjadi bagian penting dari agenda tersebut.
Kapolda DIY juga menegaskan bahwa guru memegang peran strategis, tidak hanya sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi peserta didik. Untuk itu, ia mengajak semua pihak — mulai dari orang tua, masyarakat, hingga pelaku dunia usaha — untuk bersinergi mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan inklusif.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat konstitusi,” lanjutnya.
Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI kini mengembangkan berbagai kebijakan transformasional.
Secara kurikuler, pemerintah menerapkan pembelajaran mendalam (deep learning), ujian Tes Kemampuan Akademik (TKA), serta pengenalan materi pemrograman (coding) dan kecerdasan artifisial (AI) di sekolah-sekolah.
Sementara dari aspek pedagogis, kementerian meluncurkan program pembentukan karakter, antara lain melalui gerakan “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” yang mencakup kebiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bersosialisasi, dan tidur cukup.
Program pendukung lain seperti “Pagi Ceria” juga diterapkan melalui kegiatan Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH), menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama. Di jenjang pendidikan anak usia dini, diluncurkan pula album lagu anak bertajuk Kicau, guna menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini.
Sebagai bagian dari peringatan Hardiknas 2025, Pemda DIY juga menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Wijaya Brata, tempat dimakamkannya Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara.
Kegiatan ini dipimpin oleh Komandan Lanal DIY, Letnan Kolonel Marinir Hafied Indrawan, dan diikuti oleh berbagai unsur masyarakat di Yogyakarta.
Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum untuk mengingat kembali warisan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan memperbarui komitmen bersama demi mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa. (*)
Dari Limbah Jadi Listrik, Pemda DIY Bersiap Kelola Sampah dengan Teknologi Ramah Lingkungan |
![]() |
---|
Pengawasan Tak Lagi Soal Angka, BPKP DIY Didorong Kawal Efektivitas Kebijakan Publik |
![]() |
---|
Proyek Jalan Nasional Terhenti, Warga Terdampak JJLS di Kulon Progo Desak Kepastian Kompensasi |
![]() |
---|
Becak Listrik Mulai Diperkenalkan, Langkah Awal Menuju Malioboro Rendah Emisi |
![]() |
---|
Tidak Ingin Kena Tilang di Operasi Patuh Progo 2025? Jangan Lakukan Hal-hal Ini |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.