Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan dan Pendidikan di DIY, Ini Penjelasan Sri Sultan HB X 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset, sekaligus meningkatkan mutu layanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Sri Sultan mengungkapkan, saat ini DIY memiliki lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 27 BLUD, yang terdiri atas empat BLUD di bidang kesehatan dan 23 BLUD di bidang pendidikan.

Seluruhnya, menurut dia, diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan memastikan operasional lembaga tersebut selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Peningkatan tata kelola ini tidak hanya untuk menjamin kepatuhan hukum, tetapi juga demi menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang bermutu,” ujar Sri Sultan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur DIY turut didampingi oleh Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso, serta Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Danang Setiadi.

Pengangkatan CPNS

Terkait dengan penyerahan Surat Keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono memastikan bahwa proses tersebut akan segera dilaksanakan.

"Kami sudah berkomitmen untuk menyerahkannya secepat mungkin karena itu merupakan hak para penerima. Penggajian juga sudah kami siapkan dan tidak ada kendala. Formasi yang masuk kali ini juga untuk menggantikan PNS Pemda DIY yang sudah pensiun,” kata Beny.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan, agenda rapat ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi menyeluruh terkait pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, kinerja BUMD dan BLUD, serta sistem kepegawaian di masing-masing daerah.

"Kami ingin mengetahui bagaimana porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing provinsi, terutama dalam konteks transfer pusat, serta bagaimana tingkat kemandirian fiskal yang telah dicapai. Kami mengawasi aliran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dan dana insentif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk mengatakan, dana transfer pusat ke daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan daerah. Selain itu, dana dari pusat ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif, melalui pendekatan berbasis kinerja.

"Jadi tidak benar jika dana transfer pusat ke daerah itu hanya untuk membebani daerah. Dana ini justru memberi dukungan kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat," ungkapnya.

Terkait BUMD dan BLUD, Ribka menuturkan, salah satu konsekuensi dari implementasi otonomi daerah adalah tumbuhnya kemandirian daerah hampir di semua aspek pembangunan. Salah satu aspeknya ialah kemandirian fiskal, di mana pelayanan publik semakin meningkat.

"Wujud konkretnya adalah adanya BUMD dan BULD. BUMD menjadi salah satu saluran pelayanan publik, di mana kemanfaatannya bagi publik menjadi tujuannya. Karenanya, BUMD memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Sedangkan BLUD memang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat," imbuhnya.