Sultan Sebut DIY Miliki Modal Kuat Birokrasi Profesional, tetapi Tantangan SDM Perlu Diwaspadai

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Pemda DIY memiliki fondasi yang kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera disikapi.

Menurut Sultan, sejumlah capaian strategis telah diraih Pemda DIY hingga 2024.

Antara lain, nilai reformasi birokrasi yang konsisten meraih predikat A, serta predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat nasional yang diperoleh tujuh kali berturut-turut.

Selain itu, DIY juga diganjar berbagai penghargaan, seperti penerapan sistem merit terbaik dan indeks profesionalitas ASN terbaik secara nasional.

Meski demikian, Sultan mencermati bahwa komposisi demografis ASN di lingkungan Pemda DIY menjadi tantangan tersendiri.

Saat ini, sekitar 40 persen ASN masuk dalam kategori usia lanjut dan 21 persen di antaranya akan segera memasuki masa pensiun.

“Ini menjadi tantangan yang harus segera kita antisipasi. Apalagi di sisi lain, kapasitas fiskal daerah juga terbatas, sehingga peningkatan kompetensi pegawai tidak bisa dilakukan secara optimal,” ujar Sultan, Senin (28/4/2025) malam, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah Triwulan I Pemda DIY di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Baca juga: 135 Kardinal Siap Pilih Paus Baru, Konklaf Dimulai 7 Mei di Kapel Sistina

Menghadapi kondisi tersebut, Sultan mendorong percepatan transformasi ASN DIY menjadi aparatur yang cakap teknologi dan memiliki semangat kewirausahaan.

Selain itu, kemampuan literasi bahasa asing, jejaring luas, serta karakter pelayanan yang ramah dan responsif juga menjadi elemen penting yang harus dikembangkan.

“Saya berharap seluruh ASN Pemda DIY segera bertransformasi menjadi smart ASN, yang mampu menjawab tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa DIY memiliki rekam jejak reformasi birokrasi yang kuat dan berkelanjutan. 

Ia menilai capaian tersebut membuka peluang bagi DIY untuk menjadi pelopor birokrasi masa depan di Indonesia.

"DIY punya peluang baru, yaitu menjadi pionir birokrasi di masa depan," ujar Rini.

Menurut Rini, Pemda DIY selama ini mencatatkan rata-rata nilai reformasi birokrasi dengan predikat A.

Selain itu, ASN di lingkungan Pemda DIY juga menunjukkan indeks ber-AKHLAK yang relatif baik.

Meski begitu, ia menilai masih terdapat ruang untuk pembenahan, terutama dalam konteks penguatan kualitas sumber daya manusia.

Ia menekankan pentingnya strategi pengembangan SDM sebagai langkah memperkuat daya saing dan ketangguhan birokrasi DIY di masa depan. 

Setidaknya, terdapat tujuh sektor prioritas pengembangan kompetensi ASN, yang dikelompokkan dalam empat bidang utama.

 Keempatnya meliputi penguasaan kompetensi digital dan inovasi, pemahaman sosial dan budaya, kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi, serta literasi ekonomi hijau untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Strategi pengembangan ini penting agar kita dapat mencetak pemimpin transformasional, yaitu sosok yang mampu menggerakkan, menginspirasi, dan mempercepat proses perubahan,” kata Rini.

Rini juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik DIY. 

Meskipun DIY telah menunjukkan kemajuan melalui skor baik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menurutnya, peningkatan masih dibutuhkan dalam hal pola pikir, proses bisnis, dan integrasi antarlayanan.

“Mari kita wujudkan birokrasi yang kolaboratif dan melayani, ASN yang kompeten dan berdaya saing, serta layanan publik yang cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mari bersama-sama menjadikan DIY sebagai lentera reformasi birokrasi nasional,” tandasnya.(han)