Gimana Cara Mendapatkan Jabatan Eselon II di Pemkab Sleman yang Dilelang? Cek Persyaratan Ini

TRIBUNJOGJA.COM – Pemerintah Kabupaten Sleman membuka seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi empat jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat eselon IIb. 

Proses pendaftaran dilakukan secara online mulai 16-30 April 2025 melalui platform ASN Karier menggunakan akun MyASN masing-masing pelamar.

Empat jabatan yang dilelang meliputi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Kepala Dinas Pendidikan.

"Untuk open bidding sudah dimulai pendaftaran. Sudah diumumkan (di website resmi Pemkab Sleman)," ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, R. Budi Pramono, Senin (28/4/2025).

Dalam pengumuman resmi dengan nomor 3/Pansel/Slr/I/Slm/2025, tercantum rincian syarat umum, syarat administrasi, tahapan seleksi, hingga jadwal pelaksanaan seleksi.

Baca juga: Empat Jabatan Eselon II di Pemkab Sleman Dilelang, Ini Daftarnya

Syarat untuk Mengikuti Lelang Jabatan

Berdasarkan ketentuan, berikut persyaratan yang harus dipenuhi calon peserta:

• Berstatus sebagai PNS di wilayah DIY.
• Memiliki pangkat minimal Pembina, golongan ruang IV/a.
• Berusia maksimal 56 tahun saat penutupan pendaftaran.
• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam lima tahun terakhir.

Seleksi akan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi manajerial dan sosiokultural, penulisan makalah, presentasi makalah, penelusuran rekam jejak, wawancara, hingga tes kesehatan.

"Barangkali banyak yang minat tapi ternyata terkendala. Misal usianya sudah tidak memenuhi," kata Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto, yang juga menjadi Ketua Panitia Seleksi.

Kenapa Hanya Empat Jabatan yang Dilelang?

Meskipun saat ini terdapat tujuh jabatan eselon IIb yang kosong, hanya empat jabatan yang dibuka melalui lelang. 

Tiga jabatan lainnya, yakni Inspektorat, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Kalau semua diisi nanti enggak bisa dirotasi. Jadi sepao-separo," ungkap Susmiarto.

Ia menambahkan, rotasi jabatan merupakan hal yang biasa di lingkungan birokrasi. 

"Saya sendiri dulu dari staf ahli lalu dimutasi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, memastikan lelang jabatan ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

"Waktu lima tahun tidak panjang sehingga kami harus berbuat banyak. Harus efisien," tegasnya.