Tanggapi Temuan Produk Halal Mengandung Babi, Muhammadiyah Serukan Etika dan Transparansi Bisnis

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan agar seluruh pelaku usaha, baik besar maupun kecil, menjunjung tinggi transparansi, etika, serta tanggung jawab dalam menjamin kehalalan produk.

Hal ini disampaikan menyusul temuan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, termasuk tujuh di antaranya yang telah memiliki sertifikat halal.

"Kami serahkan persoalan sertifikasi halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) karena otoritasnya memang di sana. Harapan kami, seluruh pelaku usaha menjunjung transparansi, kehalalan, dan kebaikan," ujar Haedar Nashir, Selasa (22/4).

Haedar mengungkapkan keprihatinan atas masih ditemukannya praktik tidak etis dalam industri pangan, termasuk kasus makanan yang dicampur dengan bahan berbahaya seperti plastik.

Menurutnya, hal tersebut tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga mencederai nilai-nilai spiritual dan sosial bangsa yang mayoritas religius.

“Sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif. Ini menyangkut nilai spiritual, sosial, dan moral dalam masyarakat kita. Mari bangun ekosistem bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Haedar Nashir menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk membangun ekosistem ekonomi yang sehat, berbasis nilai moral, dan bertanggung jawab terhadap publik.

Dalam pandangannya, kehalalan produk bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga cermin dari integritas bangsa.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama BPJPH mengungkap temuan sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap DNA dan/atau peptida spesifik babi (porcine).

Ironisnya, tujuh dari sembilan produk tersebut telah memiliki sertifikat halal.

Berikut daftar produk bersertifikat halal yang ditemukan mengandung unsur babi:

Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (rasa leci, jeruk, stroberi, anggur)

Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy

ChompChomp Car Mallow

ChompChomp Flower Mallow

ChompChomp Mini Marshmallow

Hakiki Gelatin (bahan tambahan pangan)

Larbee-TYL Marshmallow Isi Selai Vanila

Sementara dua produk yang belum bersertifikasi halal namun juga terdeteksi mengandung unsur babi adalah:

AAA Marshmallow Rasa Jeruk

SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran terhadap tujuh produk bersertifikat halal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Adapun dua produk yang belum bersertifikat halal dan diduga memberikan data yang tidak benar saat registrasi, telah dikenai sanksi peringatan oleh BPOM. Penarikan produk juga diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

“Sertifikat halal adalah representasi dari standar halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam proses produksi," kata Ahmad.

Ia menambahkan, “Kami tidak bisa bekerja maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.”

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa BPOM dan BPJPH berkomitmen menciptakan produk yang aman dan halal bagi masyarakat Indonesia. Ia menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan, serta mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan produk yang dicurigai tidak sesuai ketentuan.

“Komitmen kami bersama BPJPH adalah berkolaborasi menciptakan produk yang aman dan halal. Pengawasan akan terus ditingkatkan,” ujarnya.