PP Muhammadiyah dan BPKH Jalin Kerja Sama, Perluas Pemanfaatan Dana Kemaslahatan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani perjanjian kerja sama terkait potensi kelembagaan, Kamis (31/7/2025).

Melalui kolaborasi tersebut, bakal ditempuh upaya perluasan pemanfaatan dana kemaslahatan BPKH untuk pemberdayaan umat, terutama warga persyarikatan Muhammadiyah.

Ketua BPKH, Fadlul Imansyah, mengungkapkan, bahwa selama ini Muhammadiyah dan BPKH secara aktif dan berkelanjutan sudah bekerjasama dalam berbagai hal. 

Salah satunya, yang paling implementatif dan sangat membantu adalah sinergitas dengan LazizMu, dari sisi penyebaran dana kemaslahatan, melalui tata kelola yang dianggapnya sangat baik.

"Muhammadiyah sebagai ormas Islam besar di tanah air, merupakan bagian dari konstituen BPKH. Karena BPKH kan mengelola dan haji, dan setoran awal yang besar salah satunya berasal dari warga Muhammadiyah," katanya.

Oleh sebab itu, menjadi sangat normal dan penting bagi pihaknya untuk berkolaborasi langsung dengan stakeholder utama, atau dalam hal ini PP Muhammadiyah.

Sehingga, MoU penguatan kelembagaan pun diperlukan oleh BPKH, sebagai bentuk pelayanan kepada konstituen yang merupakan warga persyarikatan. 

"Kita juga butuh dukungan dari Muhammadiyah untuk penguatan implementasi, karena kami hanya berpusat di Jakarta, sementara Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia," tegasnya.

Baca juga: Muhammadiyah dan Danamon Syariah Kolaborasi Dukung Digitalisasi Finansial Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan kerja sama ini membuat pemanfaatkan dana kemaslahatan BPKH untuk pemberdayaan umat menjadi lebih terprogram.

Dalam implementasinya di lapangan, Muhammadiyah bakal menggulirkan gerakan pemberdayaan dengan menitikberatkan pada basis-basis komunitas, supaya tepat sasaran.

"Kita kan punya angkatan muda di level ranting dan jemaah-jemaah masjid. Nanti terintegrasi dengan program itu. Tentu ini harus kontinyu, karena daya jangkaunya harus luas, sampai ke kawasan-kawasan yang jauh," cetusnya.

Ia menyampaikan, dewasa ini masih banyak masyarakat kecil dan pengusaha level mikro di berbagai penjuru tanah air yang membutuhkan uluran tangan.

Menurutnya, dana kemaslahatan BPKH yang bersumber dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji tersebut, dapat dimanfaatkan untuk menyasarnya.

"Banyak simbah-simbah yang hanya bawa lima buah kelapa, dijual di pasar. Bahkan, kalau kita perhatikan, mereka sudah keluar, naik sepeda jam 03.00 pagi. Jelas itu memerlukan perhatian," ujarnya.

"Kedua, untuk pendidikan. Memang negara sudah hadir, tetapi ini kan bukan sebatas soal biaya sekolah, namun juga untuk pemberdayaan mereka di tengah masyarakat," pungkas Haedar. (*)