Bupati Bantul Lakukan Rotasi Empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, melantik empat aparatur sipil negara (ASN) dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kerjanya yakni di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul.

Proses pelantikan dilakukan di Pendopo Parasamya Kantor Bupati Bantul, Kamis (17/4/2025). 

Halim menyebut, empat ASN yang mendapatkan rotasi atau mutasi jabatan yakni Prapta Nugraha, Trisna Manurung, Isa Budihartomo, dan Sri Nuryanti.

Di mana, sebelumnya, Prapta Nugraha menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bantul, kini dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Menariknya.

"Lalu, posisi Sekretaris DPRD Bantul, kini juga dipegang oleh Prapta sebagai Pelaksana Tugas (Plt)," katanya.

Kemudian, jabatan Trisna Manurung kini sebagai Inspektur Daerah, menggantikan jabatan lamanya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). 

Sedangkan, jabatan Kepala BPKPAD sementara atau Plt Kepala BPKPAD diisi oleh Istirul Widilastuti.

Di mana, Istirul juga masih menjabat sebagai Kapala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 

"Selanjutnya, Isa Budihartomo menjadi Asisten Administrasi Umum Setda yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Namun, untuk sementara ini, pak Isa tetap menjabat Plt. Kepala BKPSDM," ujar Halim.

Baca juga: 65 Kasus Kekerasan dalam 3 Bulan, Bantul Darurat Perlindungan Perempuan dan Anak

Sedangkan, Sri Nuryanti kini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, yang sebelumnya memimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal).

Dengan begitu, jabatan Plt Kepala DPMKal diisi oleh Hermawan Setiaji.

Di mana, Hermawan juga masih menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

Halim menilai bahwa rotasi dan promosi sebagai keniscayaan dalam sistem manajemen kepegawaian.

Rotasi jabatan itu juga disebut sebagai hal yang biasa terjadi di dalam birokrasi pemerintahan. 

"Mutasi dan promosi adalah hal biasa dalam birokrasi. Terutama jika pejabat sudah lebih dari lima tahun di satu tempat, perlu tour of duty untuk penyegaran organisasi," tuturnya. 

Halim menyebut, pelantikan ini dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri, mengingat proses open bidding baru diperbolehkan enam bulan setelah dirinya dilantik pada 20 Februari 2025.

Bahkan, seleksi terbuka akan dibuka mulai Agustus mendatang untuk mengisi jabatan definitif yang saat ini masih diisi oleh Plt.

Selain itu, Halim juga menekankan pentingnya pembenahan sistem asesmen ASN, termasuk pengembangan aplikasi manajemen talenta dan merit sistem yang digunakan sebagai penilaian atau pengukur aspek non-teknis seperti public speaking.

"Aplikasi asesmen ASN perlu dikembangkan. Kemampuan komunikasi publik para calon pejabat sangat penting dan tidak bisa hanya diukur secara otomatis," pungkas Halim.(*)