Diundang Sri Sultan HB X Bahas Infrastruktur DI Yogyakarta, Ini Kata Bupati Bantul dan Sleman

TRIBUNJOGJA.COM, TRIBUN - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menekankan pentingnya koordinasi lintas kabupaten dan kota dalam pembangunan infrastruktur regional. 

Hal ini disampaikan oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, usai memenuhi undangan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (14/4/2025).

Menurut Halim, struktur geografis dan karakteristik wilayah DIY menjadikan kolaborasi antardaerah sebagai suatu keharusan, terutama dalam penanganan isu strategis seperti mitigasi bencana dan pengelolaan sampah.

“Daerah Istimewa Yogyakarta ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu kabupaten, kota, dan yang lain. Misalnya sungai-sungai di DIY, semuanya berhilir dan bermuara di Bantul. Jadi, kalau Sleman atau Kota Yogyakarta membuang sampah ke Sungai Opak atau Oyo, ujungnya tetap ke Bantul,” ujar Halim.

Ia menyampaikan, koordinasi pembangunan lintas wilayah sudah semestinya dilakukan secara terstruktur dan berkala. Hal itu juga menjadi perhatian Gubernur DIY yang mendorong agar seluruh infrastruktur, termasuk pengelolaan sampah, terkoneksi antardaerah.

Di Bantul sendiri, lanjut Halim, terdapat 12 isu strategis infrastruktur yang menjadi fokus pembangunan daerah, mulai dari pengembangan kawasan selatan (Pansela), dermaga pendaratan ikan, kawasan industri Piyungan, hingga pengembangan pariwisata Goa Cemara dan sistem pengolahan sampah di Bawuran.

Halim menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang saat ini tidak hanya menjadi urusan kabupaten. Ia mengungkapkan bahwa Kota Yogyakarta, misalnya, tidak memiliki tempat pengolahan sampah dan sebagian besar akhirnya dikelola oleh fasilitas di Bantul.

“Pada akhirnya semua sampah dari kota itu dikelola di luar kota, salah satunya di Bantul. Yang dikelola di Bantul itu cukup besar, kira-kira kapasitas kita bisa sampai 100 ton per hari,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Sleman difokuskan pada dua aspek utama, yakni pengelolaan sampah dan perbaikan jalan. Sleman saat ini telah mengoperasikan tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di TPST Sendangsari, TPST Tamanmartani, masing-masing dengan kapasitas pengolahan hingga 60 ton per hari.

“Kami juga sedang menyiapkan TPST baru di Donokerto yang ditargetkan beroperasi pada Juni. Satu lokasi lagi di Moyudan, yang progresnya sekarang sedang kita urus termasuk tanah TKD dan lain sebagainya, yang harapannya kami bisa dibantu Pak Gubernur untuk proses perizinannya,” ujar Danang.

Dalam hal perbaikan jalan, Danang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten masih harus menangani sekitar 65 hingga 70 kilometer jalan yang rusak. Selain itu, penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi prioritas, dengan target penyelesaian sekitar 8.000 titik selama masa jabatan.

“Tahun ini ditargetkan tambahan 500-an titik PJU, dan tahun 2026 sekitar 400-an. Sejauh ini sudah terpasang 8.400 titik,” katanya.

Namun, keterbatasan anggaran pasca-pandemi menjadi tantangan tersendiri. Sebelum pandemi COVID-19, Pemkab Sleman dapat mengalokasikan hingga Rp140 miliar per tahun untuk perbaikan jalan. Kini, anggaran tersebut hanya tersisa sekitar Rp 42 miliar per tahun, padahal satu kilometer perbaikan jalan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 5 miliar.

“Karena itu, kita akan evaluasi kembali mana yang jadi prioritas, mana yang tidak. Titik-titik paling parah sudah mulai kami tangani, termasuk dari Kebonagung ke selatan sampai RS UGM, dan kawasan Merapi seperti Turi, Tempel,” ucap Danang.

Kedua kepala daerah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak bisa dicapai secara parsial. Sinergi dan koordinasi antardaerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah DIY. (han)