Sri Sultan Panggil Wali Kota Yogya, Bahas APBD, Malioboro, hingga Pengembangan Kawasan Selatan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memanggil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, ke Kepatihan pada Jumat (11/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memberikan sejumlah arahan strategis terkait pembangunan kota, penataan wilayah, serta penanganan isu-isu krusial seperti pengelolaan APBD, kebersihan Malioboro, hingga polemik penataan Stasiun Lempuyangan oleh PT KAI.

Usai pertemuan, Hasto menyampaikan bahwa sebagai wali kota baru, dirinya menerima arahan penting dari Sri Sultan untuk memastikan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi.

Salah satu poin utama adalah harmonisasi tema pembangunan kota agar selaras dengan subtema pembangunan provinsi.

“Saya kira itu penting dan wajar. Tema pembangunan di kabupaten/kota menjadi bagian dari subtema pembangunan provinsi,” ujar Hasto.

Gubernur juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD diharapkan sudah tuntas maksimal pada bulan Oktober agar evaluasi dan finalisasi di tingkat provinsi selesai pada bulan November. 

Hal ini memberi ruang bagi kabupaten/kota untuk menyesuaikan dan mengakses program-program di tingkat provinsi bila ada kekurangan.

Selain itu, Sri Sultan juga mengingatkan soal pentingnya sinkronisasi teknis APBD agar tidak terjadi perbedaan substansial saat proses evaluasi oleh provinsi sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga: BREAKING NEWS : Tabrakan Truk dan Motor di Kalibawang Kulon Progo, 2 Orang Meninggal Dunia

Kebersihan Malioboro jadi Sorotan

Arahan lain yang diberikan berkaitan dengan kondisi Malioboro.

Ngarsa Dalem meminta agar kebersihan kawasan tersebut lebih dijaga, termasuk memperhatikan saluran air di bawah grill Malioboro agar tidak menimbulkan kesan kumuh. 

Hasto menyebut, pemerintah kota juga diminta memikirkan cara mengurai penumpukan massa di Malioboro.

“Kantor DPRD (DIY) bisa menjadi outlet untuk mengurai massa, agar Malioboro tidak terlalu padat,” jelasnya.

Sekadar informasi, gedung lama DPRD DIY di Malioboro direncanakan akan dialihfungsikan menjadi Jogja Planning Gallery (JPG), sebuah pusat informasi dan edukasi mengenai perencanaan pembangunan kota.