Kebijakan Harus Peka, Sri Sultan HB X Tekankan Pentingnya Empan Papan

TRIBUNJOGJA.COM - Di tengah situasi sosial-politik yang berpotensi menimbulkan instabilitas, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya sikap empan papan bagi kepala daerah agar setiap kebijakan lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

Hal itu disampaikan Sultan usai mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring bersama seluruh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota, Sabtu (30/8/2025), dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

“Kami sebagai kepala daerah punya tanggung jawab untuk menjaga daerahnya masing-masing. Berarti harus bisa berperan aktif di dalam membangun daerahnya dari kemungkinan instabilitas. Kami juga diminta berhati-hati di dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Dalam hal ini, saya berharap lebih ke bagaimana kita punya perilaku, pimpinan-pimpinan daerah bisa punya perilaku tidak berlebih, empan papan,” ujar Sultan.

Istilah empan papan dalam budaya Jawa merujuk pada kemampuan seseorang menempatkan diri sesuai kedudukan, situasi, dan kondisi. Dengan sikap ini, seseorang dinilai bijaksana karena mampu bersikap proporsional dalam berbagai keadaan.

Sultan menegaskan, sikap tersebut penting dimiliki pejabat publik untuk menjaga kepekaan sosial. 

“Ini hanya masalah perilaku. Kalau masyarakat kita di Jogja, lebih ke apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita pikirkan. Semoga hal seperti itu, karena yang tadi saya katakan empan papan itu yang bicara rasa, bukan yang dipikirkan. Kalau apa yang kita rasakan, berarti hati kita. Jogo itu kan juga adalah pengendalian diri,” imbuhnya.

Dalam pertemuan daring itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan agar kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Ia mengingatkan, kepala daerah memegang tanggung jawab utama sebagai ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami mengimbau agar saudara semua bisa segera mengambil langkah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Karena mencegah lebih baik daripada nantinya terjadi hal-hal yang lebih besar lagi,” kata Tito.

Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah menunda kegiatan yang berpotensi menimbulkan kesan pemborosan. Menurutnya, acara seremonial tetap bisa dilakukan, tetapi dengan sederhana agar tidak menimbulkan penafsiran negatif di masyarakat.

“Selanjutnya, kami imbau aktifkan koordinasi Forkopimda, samakan langkah dan samakan persepsi untuk membaca peta kondisi ke depannya. Saudara bisa saling membagi tugas dalam upaya penertiban dan pendekatan terhadap masyarakat, termasuk kepada tokoh-tokoh masyarakat,” tuturnya.