Kemenkeu Tambah Anggaran Ketahanan Pangan Jadi Rp155,5 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

TRIBUNJOGJA.COM - Alokasi anggaran ketahanan pangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 naik sebesar 36 persen atau senilai Rp 41,2 triliun.

Jika semula pada APBN 2024 anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 114,3 triliun, kini pada APBN 2025 menjadi Rp 155,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan serta mendukung rantai pasok pangan.

Pemanfaatan anggaran Ketahanan Pangan ini disalurkan melalui kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 40 triliun,

non-K/L sebesar Rp 74,3 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 16,6 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 24,6 triliun. 

Sri Mulyani mengatakan, anggaran ini juga akan dimanfaatkan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Bahkan anggaran sebanyak Rp 16,6 triliun akan digunakan untuk mendukung pengadaan beras oleh Bulog.

"Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan," tulis Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip Senin (31/3/2025).

Lebih lanjut dirincikan, dari sisi produksi, alokasi ketahanan pangan di antaranya digunakan untuk subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton,

cetak sawah atau ekstensifikasi seluas 225.000 hektare, intensifikasi seluas 80.000 hektare, pembangunan bendungan sebanyak 20 unit, dan pengadaan alsintan pra-panen sebanyak 77.400 unit. 

Sementara dari sisi distribusi dan cadangan pangan, alokasi anggaran di antaranya akan digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 kilometer, pembangunan peningkatan sarana dan prasarana di 63 Pelabuhan Perikanan.

Kemudian juga untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), hingga penguatan badan usaha bidang pangan.

Dari sisi konsumsi, anggaran ketahanan pangan 2025 akan dimanfaatkan untuk mendukung konsumsi melalui bantuan pangan, bantuan sembako, gelar pasar murah, hingga stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).