Warga Dilarang Buang Sampah Mandiri ke Depo, Wali Kota Yogya: Baru 15 Kelurahan yang Siap

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan mulai digulirkan di Kota Yogya per 1 Maret 2025 silam.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah secara mandiri ke depo, namun harus melalui penggerobak.

Meski demikian, Wali Kota Yogya, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, baru sebagian kecil kelurahan yang siap menjalankannya.

Artinya, mayoritas kelurahan belum bisa melakukan pengondisian, untuk mendorong warganya membuang limbah dengan cara berlangganan penggerobak atau transporter.

Mantan Bupati Kulon Progo itu mengklasifikasi dengan status hijau dan merah, untuk kelurahan yang sudah siap dan belum siap melaksanakan.

"Hari ini, yang hijau dari 45 (kelurahan) itu baru 15 yang siap. Besok akan kita tampilkan, yang hijau baru sekian, yang lainnya masih kuning sama merah," tandasnya, Selasa (18/3/25).

Hasto berujar, sekitar 30 persen kelurahan yang menyandang status hijau tersebut, warganya di setiap RW sudah konsisten berlangganan peggerobak dan tidak membuang limbah ke depo.

Sementara, wilayah yang masih berstatus kuning dan merah, belum terbentuk kesepahaman untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Seminggu sekali kita pertemuan, nanti kan harapan saya yang hijau bertambah, yang kuning berkurang, yang merah berkurang. Waktunya hanya 100 hari (kerja pertama). Jadi, dalam waktu 100 hari itu, semua harus hijau," tegasnya.

Ia mengungkapkan, saat ini Pemkot Yogya juga masih mencari cara untuk memenuhi tambahan peralatan gerobak bagi 1.017 transporter yang sudah direkrut.

Bukan tanpa alasan, jumlah penggerobak yang melonjak signifikan hampir dua kali lipat membuat pihaknya wajib menyesuaikan kebutuhan.

"Kita kekurangan sekitar 600an gerobak lah, 600 lebih. Hanya, saya juga ingin menyiapkan, kalau bisa, kita beli produk sendiri, kalau bisa yang bikin gerobak itu di kota juga," terangnya.

Terkait pembiayaanya, Hasto sejak awal sudah mencangkan pengalihan anggaran pengadaan mobil dinas baru, untuk merealisasikan tambahan gerobak sampah.

Hanya saja, alokasi sekitar Rp3 miliar tersebut baru bisa digeser melalui APBD perubahan, lewat proses pembahasan pada pertenganan tahun.

"Harapannya, Rp3 miliar itu terserap di Kota Yogya. Sekarang kan sambil jalan saya cicil. Meski belum bida pakai anggaran itu, tapi setiap ada CSR-CSR, saya minta untuk pengadaan gerobak sampah saja," pungkas Hasto. (aka)