Hari Jadi ke 270 DIY

Hari Jadi ke-270 DIY, Ketua DPRD: Kemiskinan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Sultan berharap peristiwa peringatan 270 tahun DIY ini bisa menjadi sesuatu tak hanya bermakna sejarah tapi menggugah masyarakat.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Yoseph Hary W
Istimewa
HARI JADI DIY: Sultan berharap peristiwa peringatan 270 tahun DIY ini bisa menjadi sesuatu tak hanya bermakna sejarah tapi menggugah masyarakat. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rapat paripurna istimewa diadakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY bersama pemerintah DIY untuk memperingati hari jadi DIY ke-270, Kamis (13/3/2025).

Perayaan Hari Jadi DIY ini mengambil tema 'Jogja Tumata Tuwuh Ngrembaka'.

Rapat paripurna istimewa diadakan di DPRD DIY, sebagai peringatan pertama setelah berlakunya Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2024 tentang Hari Jadi DIY.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan saat ini menjadi peringatan ulang tahun yang pertama bagi DIY. 

Sultan berharap peristiwa peringatan 270 tahun DIY ini bisa menjadi sesuatu tak hanya bermakna sejarah tapi menggugah masyarakat.

Bagaimana partisipasi masyarakat menjadi subjek di dalam membangun Jogja masa depan tak hanya mengharapkan pemerintah tapi masyarakat yang kreatif dan inovatif. 

"Serta bgaimana membangun rasa nyaman dan aman kan masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat menjadi subjek dalam berproses menghadapi tantangan masa depan," ungkap Sultan.

Sementara, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengungkap bahwa Hari Jadi DIY disepakati pada momen Perjanjian Giyanti 13 Maret. 

Saat ini usia DIY sudah 270 tahun, hal tersebut menurut Nuryadi harus menjadi sebuah indikator pembangunan secara utuh bagi daerah.

"Ini artinya sudah tua kita meski banyak di sana sini belum selesai. Kami wakil rakyat berkeinginan ke depannya sebagai pelayan, memperjuangkan bagaimana masyarakat DIY menuju kesejahteraan. Kemiskinan kita juga masih tinggi, ini yang menjadi pekerjaan rumah," tandas Nuryadi.

DPRD DIY dikatakan Nuryadi mengimplementasikan komitmen untuk membersamai masyarakat serta melakukan kebijakan yang pro rakyat.

Terlebih saat adanya efisiensi anggaran negara karena situasi dan kondisi.

"Saat ini mungkin ada penurunan anggaran, kami berusaha efisiensi, misalnya kunjungan luar negeri kita hilangkan, kita ganti dengan yang langsung bertemu masyarakat. Kita mendengarkan, sehingga kebijakan tepat sasaran," pungkas Nuryadi. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved