Ekonom UGM: Pemerintah Perlu Pastikan Masyarakat Kelas Menengah Punya Daya Beli Kuat
Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, alih-alih mengentaskan kemiskinan itu sendiri.
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
Tribun Jogja/ Christi Mahatma Wardhani
PASAR TRADISIONAL - Pedagang sembako di Pasar Kranggan, Kota Yogyakarta, Suwarni, Selasa (25/2/2025).
“Kebijakan-kebijakan memang harus berdasar data, harus berdasarkan evidence, itu mungkin bisa turun kualitasnya kalau ini tidak dilakukan,” ujarnya.
Salah satu contoh kebijakan berbasis bukti yang sukses menurut Elan adalah merombak distribusi program bantuan pangan beras miskin (raskin).
Di masa pemerintahan SBY, raskin didistribusikan dari pusat ke desa. Hal ini berpotensi membuka celah kecurangan, terutama di tingkat desa.
Selanjutnya, di masa pemerintahan Jokowi, raskin didistribusikan dalam bentuk voucher atau kupon yang dapat dibeli di warung lokal.
Dengan perubahan ini, bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, dan meningkatkan efektivitas dalam membantu masyarakat miskin. (*)
Berita Terkait
Baca Juga
| Ekonom UGM tentang Kopdes Merah Putih: Prinsip Koperasi Tidak Hanya di Atas Kertas |
|
|---|
| Bagaimana Dampak Ekonomi ke Indonesia setelah Konflik Iran-Israel? Begini Kata Ekonom UGM |
|
|---|
| Stok Hewan Kurban di Sleman Melimpah, Daya Beli Turun, Harga Sedikit Naik |
|
|---|
| Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah Meski Perang Dagang Amerika dan China Reda? Ini Kata Ekonom UGM |
|
|---|
| Ekonom UGM Nilai Program Makan Bergizi Gratis Harus Tepat Sasaran Agar Tidak Boros Anggaran |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.