Ekonom UGM tentang Kopdes Merah Putih: Prinsip Koperasi Tidak Hanya di Atas Kertas

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan beroperasinya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih (KDMP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peresmian ini sekaligus menandai dimulainya uji coba penjualan dan distribusi kelembagaan untuk 80.000 Kopdes Merah Putih, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan.

Program ini diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, dengan harapan memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal, tengkulak, dan rentenir.

Menanggapi hal tersebut, Amirullah Setya Hardi, Ph.D., Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, menilai langkah ini tepat sebagai strategi penguatan ekonomi desa.

“Menggerakkan potensi ekonomi desa menjadi salah satu hal paling penting. Mengingat ada banyak potensi sekaligus permasalahan tambahan sekitar 8 juta anggota koperasi di Indonesia.

“Ini tentu jumlah yang sangat signifikan untuk memperluas gerakan koperasi,” katanya, Selasa (5/8/2025).

Akan tetapi, Amirullah mengingatkan bahwa tantangan utama bukan pada jumlah, tetapi pada kemampuan koperasi menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara universal.

“Koperasi berbeda dari badan usaha lain karena kesejahteraan anggota menjadi prioritas. Prinsip kemandirian, partisipasi aktif anggota, dan keberlanjutan usaha harus benar-benar diterapkan agar koperasi ini tidak hanya berjalan di atas kertas,” jelasnya.

Amirullah juga menekankan perlunya terobosan agar koperasi mampu bersaing dengan sumber pembiayaan lain seperti pinjaman online dan rentenir yang mudah diakses masyarakat.

“Koperasi harus mampu hadir sebagai alternatif yang aman, cepat, dan benar-benar memberdayakan masyarakat desa. Layanan keuangan, penyediaan bahan pokok, pupuk, dan kebutuhan dasar lainnya harus terjamin,” ujarnya.

Amirulah berharap koperasi yang didirikan secara masif ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat desa secara aktif.

“Jika koperasi mampu berjalan sesuai prinsipnya, dengan partisipasi anggota yang aktif dan dukungan pemerintah dalam pasokan barang serta modal usaha, maka kesejahteraan masyarakat desa bisa tercapai. Pada akhirnya, ini juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional,” pungkasnya. (Ard)