Ekonom UGM: Pemerintah Perlu Bangun Strategi Komunikasi yang Baik tentang Pengelolaan Danantara

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Danantara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 lalu masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat hingga saat ini.

Pasalnya, setelah peluncuran tersebut muncul banyak tanggapan dari masyarakat bagaimana pengelolaan aset negara dan dampaknya bagi kelangsungan kondisi ekonomi RI kedepannya.

Apalagi, di awal peluncuran pun diwarnai dengan polemik rangkap jabatan jajaran direksinya hingga kondisi IHSG yang terus melemah dan nilai rupiah mengalami depresiasi cukup dalam.

Hingga saat ini pun belum ada kejelasan mengenai bagaimana danantara akan beroperasi mulai dari strategi dan roadmap pengelolaan dana.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Mudrajad Kuncoro, Ph.D., menyampaikan terdapat beberapa hal penting yang perlu dikomunikasikan pemerintah kepada publik.

Pertama, soa mengenai strategi investasi yang jelas dan yang kedua adalah bagaimana mendapatkan dana secara berkelanjutan.

Pasalnya, Danantara ini tidak hanya sekadar instrumen ekonomi namun juga menunjukkan komitmen untuk membuat Indonesia lebih kuat, inklusif, serta progresif.

Apalagi keberadaannya bertujuan untuk memperkuat daya saing global, Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di luar APBN, meskipun modal awal berasal dari APBN.

Baca juga: Danantara Rawan Kasus Korupsi Lebih Besar Jika Tak Diawasi Super Ketat

Mudrajad mengungkapkan penting untuk Danantara nantinya tetap diaudit.

“Karena tadi ini kan maunya good governance. Yang namanya good governance itu ya harus terbuka dong. Harus transparan penggunaannya dan sebagainya,” katanya, Kamis (6/3/2025).

Selain itu, Mudrajad juga menyoroti  portofolio investasi yang seharusnya lebih transparan terkait sumber pendanaan Danantara juga perlu dipaparkan.

“Sektor apa saja yang akan ditembak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan,” jelasnya.

Meski begitu, dana yang didapatkan tidak hanya diinvestasikan dalam bentuk aset-aset yang menguntungkan akan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif.

Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai ada overlapping dengan kementerian dan lembaga dengan apa yang dilakukan Danantara.