Tak Ada Lagi Mobil Dinas, Komisioner KPU Kulon Progo Bakal Andalkan Kendaraan Pribadi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo turut merasakan dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Sebab selama ini, anggaran operasional bergantung pada alokasi dari KPU RI.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana mengatakan secara nasional, anggaran untuk KPU seluruh Indonesia di 2025 ini terpangkas sekitar Rp 900 miliar.

"Anggaran secara nasional yang awalnya Rp 3 triliun kini tinggal Rp 2,1 triliun," ungkap Budi dihubungi pada Senin (03/03/2025).

Menurutnya, dampak yang paling terlihat adalah biaya sewa kendaraan dinas untuk para komisioner di tingkat kabupaten/kota. Adapun anggaran tersebut berasal dari provinsi, dalam hal ini KPU DIY.

Budi mengungkapkan bahwa sewa kendaraan berupa mobil untuk para komisioner di tingkat kabupaten/kota sudah ditarik sejak 17 Februari 2025. Alhasil, ia dan jajaran saat ini hanya mengandalkan kendaraan pribadi.

"Selain itu anggaran untuk KPU di daerah tinggal yang bersifat rutin saja, terutama belanja pegawai dan pemeliharaan kantor," jelasnya.

Meski begitu, Budi mengatakan pihaknya tetap berupaya agar seluruh kegiatan tidak terganggu dengan adanya kebijakan tersebut.

Seperti untuk pertemuan dan rapat yang sifatnya penting dilakukan secara virtual, menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.

Untungnya, seluruh tahapan Pilkada 2024 sudah selesai sehingga tidak terdampak kebijakan pemangkasan anggaran.

Salah satu tahap akhir yang dilakukan adalah evaluasi pelaksanaan Pilkada pada 26 Februari 2025 lalu.

"Masih ada dana hibah dari Pemkab Kulon Progo untuk kegiatan tersebut, yang bisa digunakan sampai 10 April 2025," jelas Budi.

Nantinya KPU Kulon Progo akan melaporkan hasil penggunaan dana hibah tersebut ke Pemkab. Termasuk mengembalikan dana hibah yang masih tersisa.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo, Marwanto mengatakan anggaran untuk pihaknya di 2025 ini ikut terpangkas hingga 50 persen. Anggaran yang awalnya Rp 2,5 miliar kini tinggal Rp 1,2 miliar.

Namun ia memastikan pemangkasan tersebut tidak menurunkan kinerja jajaran pengawas. Meskipun anggaran yang tersisa tinggal untuk belanja pegawai, dan sangat minim untuk operasional.

"Kami dituntut kreatif dengan anggaran yang ada, caranya dengan membuat program-program yang inovatif," jelas Marwanto.

Ia juga memastikan publikasi informasi ke masyarakat tetap dimaksimalkan. Khususnya berkaitan dengan hasil pengawasan dari pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.(alx)