Plafonisasi BBM Kendaraan Dinas Pemkot Yogyakarta Diklaim Bisa Menghemat Anggaran Rp4 Miliar Setahun

Dengan adanya plafonisasi BBM, mobil dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta hanya dijatah bensin 5 liter per hari, kemudian sepeda motor 1 liter.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
Tribun Jogja/Azka Ramadhan
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo 

Ringkasan Berita:
  • Pemkot Yogyakarta menerapkan kebijakan plafonisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan operasional dinas.
  • Langkah tersebut diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp4 miliar dalam setahun
  • Melalui skema tersebut, pemerintah daerah diproyeksikan mampu menekan biaya transportasi dengan angka yang cukup signifikan.

 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Efisiensi anggaran belanja daerah ditempuh Pemkot Yogyakarta melalui kebijakan plafonisasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan operasional dinas.

Dengan adanya plafonisasi BBM, mobil dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta hanya dijatah bensin 5 liter per hari, kemudian sepeda motor 1 liter.

Kebijakan ini, salah satunya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan dinas yang dibawa pulang ke rumah para pejabat di luar Kota Yogyakarta, namun kebutuhan BBM-nya tetap ditanggung APBD.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan melalui skema tersebut, pemerintah daerah diproyeksikan mampu menekan biaya transportasi dengan angka yang cukup signifikan.

​"Kalau kami hitung dalam setahun, efisiensinya bisa mencapai kurang lebih Rp4 miliar untuk biaya transportasi. Itu dengan cara plafonisasi (BBM) tersebut," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Hasil Evaluasi

Hasto mengungkapkan, kebijakan ini diambil sebagai langkah lanjutan dari evaluasi penggunaan kendaraan dinas dan pola kerja pegawai Balai Kota. 

Menurutnya, pengurangan beban BBM tidak bisa sekadar mengandalkan program Work From Home (WFH) sekali dalam satu pekan selaras arahan pusat.

Terlebih, berdasarkan hasil evaluasi, dari total 7.115 karyawan di lingkungan Pemkot Yogyakarta, hanya 201 orang atau sekitar 2,8 persen yang mengambil opsi WFH pada hari Jumat. 

Selain jumlahnya yang kecil, sebagian pegawai yang memilih WFH adalah staf yang sehari-harinya memang tidak dibekali fasilitas kendaraan plat merah.

​"Dari 201 orang yang WFH itu, tidak ada yang membawa mobil atau motor plat merah karena mereka staf semua. Jadi, untuk mengurangi beban BBM, caranya memang melalui plafonisasi itu," jelasnya.

Baca juga: Layanan Publik Tetap Normal Meski Ada WFH, Hasto Wardoyo Apresiasi ASN Pemkot Yogyakarta

Lelang Kendaraan Tidak Produktif

​Selain membatasi kuota BBM, Pemkot Yogyakarta juga berencana melakukan 'pembersihan' aset transportasi, baik roda dua maupun roda empat yang dinilai sudah tidak produktif.

​Langkah lelang akan diambil karena kendaraan tua sering kali membebani APBD, mulai dari konsumsi bahan bakar yang boros hingga biaya perawatan yang tinggi.

​"Dalam waktu dekat kami akan menghapuskan mobil dan motor yang tidak produktif, akan dijual. Karena membebani, perawatannya boros, bensinnya juga boros," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Bupati Kulon Progo ini mengaku enggan mengeluarkan instruksi yang bersifat top-down soal gerakan jalan kaki atau bersepeda bagi pegawai.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved