Pil Pahit Jelang Bulan Ramadan, Belasan Ribu Karyawan Sritex Grup Terkena PHK

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kenyataan pahit harus diterima oleh belasan ribu karyawan PT Sritex menjelang bulan Ramadhan 1446 hijriah ini.

Bagaimana tidak, Jumat (28/2/2025) hari ini merupakan hari terakhir mereka bekerja sebagai karyawan PT Sritex grup.

Sebab, secara resmi, belasan ribu karyawan PT Sritex mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Raksasa tektil di Sukoharjo tersebut secara resmi akan berakhir atau tutup permanen pada 1 Maret 2025.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengatakan, karyawan PT Sritex dikenakan PHK per tanggal 26 Februari, terakhir bekerja pada hari Jumat 28 Februari 2025.

Perusahaan ditutup mulai tanggal 1 Maret 2025.

"Jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Urusan pesangon menjadi tanggung jawab Kurator. Sedangkan jaminan hari tua, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Sumarno, Kamis.

Menurutnya, Disperinaker Sukoharjo sudah menyiapkan sekira delapan ribuan lowongan pekerjaan baru di perusahaan lain yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Sementara itu, berdasarkan data, jumlah karyawan yang mengalami PHK Sritex Group mencapai belasan ribu orang.

Dengan rincian karyawan PT. Bitratex Semarang sebanyak 1.065 orang yang di-PHK pada Januari lalu.

Kemudian pada 26 Februari, sebanyak 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo di-PHK, lalu 956b karyawan PT. Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan PT. Sinar Panja Jaya Semarang.

Baca juga: Apindo DIY Sebut 10-20 Persen Karyawan Sritex dari Perbatasan DIY

Lalu sebanyak 104 karyawan PT. Bitratex Semarang 104 orang.

Totalnya pada 26 Februari ini ada 10.665 karyawan yang mengalami PHK.

Sikap Pemerintah

Sementara itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh PT Sritex yang menurut Kurator dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (28/2/2025).

Sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator. 

“Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” terangnya.

Noel mengatakan, Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar tidak terjadi PHK. 

Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

Noel pun memastikan pihaknya menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

“Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” tegas Noel.

Ketika ditanya apakah kedatangan ke Solo untuk berkoordinasi dengan manajemen Sritex, Wamenaker mengatakan, bukan.

“Kehadiran kami di Solo hari ini, adalah untuk urusan lain. Soal koordinasi dengan manajemen Sritex, tentu saja selalu kami lakukan,” jelasnya.  (*)