Jurus Mudah Petani Sleman Tebus Pupuk Subsidi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pupuk memainkan peran penting di sektor pertanian karena mempengaruhi terhadap hasil produksi.

Birokrasi distribusi pupuk subsidi yang mudah, tidak ribet dan tepat waktu di tangan petani akan membantu mewujudkan kedaulatan pangan seperti yang selama ini dicita-citakan.

Melalui penggunaan aplikasi i-Pubers, sebagai bagian dari penerapan teknologi digitalisasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, juga semakin mempermudah penebusan. 

Selain birokrasi pupuk yang sudah semakin rapi, di Kabupaten Sleman sejumlah kelompok tani menebus pupuk bersubsidi secara kolektif.

Ini menjadi jurus petani untuk lebih mempermudah mendapatkan pupuk.

Sunardi, Ketua Kelompok Tani Mulyo, di dusun Sidomulyo, Kelurahan Trimulyo, Sleman menjadi satu di antara kelompok tani yang menembus secara kolektif..

Para petani di kelompok ini tidak lagi harus pergi ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) untuk mendapatkan pupuk subsidi, namun cukup menebus di tempat ketua kelompok karena penebusan sudah dilakukan kolektif.

Hal ini memberi kepastian ketersediaan pupuk selalu ada. 

"Di kelompok kami anggotanya berjumlah 63 orang. Dalam satu kali penebusan pupuk, sekitar 1,5 ton urea dan 1,5 ton NPK," katanya, Jumat (28/2/2025). 

Penebusan pupuk secara kolektif mempermudah petani.

Selain memangkas jarak tempuh juga dapat menghemat biaya angkut karena lebih dekat.

Penebusan pupuk bersubsidi secara kolektif ini juga sudah dilakukan 8 kelompok tani lain di Bumi Sembada. Yaitu Kelompok Tani Ngudi Rejeki di Sindumartani; Kelompok Tani Ngudi Lestari Umbulmartani; Kelompok Tani Ngudi Raharjo dan Kelompok Tani Catur Manunggal di Wedomartani. 

Berikutnya di Kelompok Tani Lestari Mulyo Trimulyo; Kelompok Tani Ngremboko Tridadi; Kelompok Tani Hamarsudi dan Kelompok Tani Tanjungsari di Pandowoharjo, Kabupaten Sleman. 

Account Executive Pupuk Indonesia untuk wilayah Bantul, Sleman dan Gunungkidul, Lukman Hakim mengatakan sebagai BUMN yang ditunjuk pemerintah dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya berkomitmen menjaga ketersediaan stok yang ada di gudang produsen, distributor maupun kios.

Apalagi, pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton. Jumlah tersebut bertambah seratus persen dibanding tahun lalu yang hanya 4,7 juta ton.

Sebab itu pihaknya berkomitmen untuk menjaga stok pupuk di gudang selalu tersedia.

Caranya, kios wajib melaporkan ketersediaan pupuk di gudang secara berkala setiap pekan dua kali yaitu hari Senin dan Kamis. 

"Bilamana kondisi stoknya tidak sesuai ketentuan, kami mewanti-wanti ke distributor agar gudang tersebut segera diisi.Harapannya agar petani yang datang sewaktu-waktu ke kios untuk menebus pupuk dapat terlayani dengan baik," ujar dia. 

Jumlah alokasi pupuk bersubsidi memang besar. Meskipun semua petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) belum sepenuhnya dapat menikmati pupuk bersubsidi.

Sebab kebutuhan pupuk para petani yang terdaftar di RDKK 2025 sebanyak 14,5 juta ton.

Namun demikian, dengan penambahan alokasi harapannya dapat menjangkau lebih banyak petani sehingga swasembada pangan lebih dekat dijangkau. 

Terlebih sistem distribusi pupuk bersubsidi sekarang sedang dibenahi menggunakan alur baru distribusi Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Pupuk Indonesia sedang melakukan pembenahan sistem dan jaringan distribusi yang disesuaikan dengan alur baru.

Nantinya, dengan pola baru itu, pupuk subsidi bisa langsung disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) ataupun pengecer. 

Lukman mengatakan pemerintah telah membuat kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi secara serentak pada 1 Januari 2025 di daerah yang telah merampungkan RDKK.

Alokasi penyalurannya sudah semakin mudah, yang semula by NIK by Petani, sekarang menggunakan alokasi kecamatan.

Ia mencontohkan, petani mengajukan kebutuhan pupuk di RDKK sebanyak 100 ton.

Pada sistem yang lama persetujuan kebutuhan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari pemerintah.

Misalnya hanya disetujui 90 persen untuk Urea sedangkan NPK 35 persen dari kebutuhan yang diajukan, maka petani hanya bisa menebus di angka persetujuan tersebut. 

"Sekarang dengan segala inovasi maka penebusan sudah by kecamatan. Misalnya, kebutuhan RDKK, 100 ton dan jika memang kebutuhannya sebanyak itu maka bisa ditebus seluruhnya," kata Lukman. 

"Mekanismenya juga lebih mudah. Bisa menggunakan Kartu Tani ataupun KTP. Sudah sangat dipermudah sekali. Harapannya tidak ada lagi keluhan di petani yang mengalami kesulitan menebus pupuk subsidi," harap dia. 

Petani di Kabupaten Sleman tahun ini mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 16.960 ton dengan rincian 9.490 ton pupuk urea dan 7.470 ton pupuk NPK.

Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan 52.010 NIK petani.

Pupuk bersubsidi bisa diambil dipengecer pupuk yang ditunjuk pemerintah. Harga pembelian pupuk subsidi juga telah diatur oleh pemerintah melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Pupuk Urea dijual seharga Rp 2.250 per kilogram sedangkan Rp 2.300 per kilogram untuk pupuk NPK.

Harga tersebut dengan ketentuan, apabila petani membeli pupuk satu kemasan utuh sebesar 50 kilogram, pembelian langsung datang ke kios dan dibayar menggunakan uang tunai.

Artinya, jika petani membeli pupuk bersubsidi dengan ketentuan yang telah diatur tersebut maka wajib mendapatkan harga sesuai HET. Tidak ada biaya tambahan apapun.

Distributor Pupuk Indonesia untuk Kecamatan Kalasan, Hari Duta Nugroho mengatakan penebusan pupuk bersubsidi saat ini telah mengadopsi sistem baru.

Yaitu menggunakan aplikasi i-Pubers yang berbasis nomor Nomor Induk Kependudukan.

Melalui sistem baru ini petani bisa membeli hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak perlu lagi ada tambahan biaya top-up Rp 5 ribu rupiah per transaksi. 

"Sekarang penebusan pupuk bisa menggunakan KTP, sehingga tidak perlu lagi ada biaya top-up," katanya.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan, para petani di Kabulkan gugatan Sleman umumnya mempunyai keyakinan jika pupuk menjadi kebutuhan utama untuk mempercepat pertumbuhan tanaman.

Karena itu, mengalihkan petani dari ketergantungan penggunaan pupuk kimia masih sangat sulit.

Padahal alokasi pupuk subsidi yang digulirkan pemerintah di Kabupaten Sleman dengan kebutuhan petani masih sangat timpang. 

"Nah kita ke pengen, berusaha memberikan pemahaman kepada petani, bahwa sebenernya untuk meningkatkan kualitas tanaman itu tidak harus tergantung pada pupuk kimia. Tapi bisa juga menggunakan yang organik. Apalagi trend produk organik sekarang sedang diminati," katanya.(*)