Evaluasi Pilkada Kulon Progo 2024, KPU Akui Terjadi Masalah Logistik, Tapi Langsung Tertangani

Budi tak menampik masih ada sejumlah permasalahan logistik. Meski begitu masalah tersebut dinilai tidak sampai mengganggu proses pemilihan.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Yoseph Hary W
TRIBUN JOGJA/Alexander Ermando
EVALUASI PILKADA: Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 oleh KPU Kulon Progo dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (26/02/2025) 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pihak terkait.

Ketua KPU Kulon Progo Budi Priyana mengatakan ada dua bentuk evaluasi yang dilakukan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.

"Kuantitatif kami lakukan lewat pengisian kuesioner, sedangkan kualitatif dengan cara FGD pada hari ini," jelas Budi ditemui di Kantor KPU Kulon Progo, Rabu (26/02/2025).

FGD melibatkan anggota KPU Kulon Progo sebagai penyelenggara dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas. Diskusi juga melibatkan unsur dari peserta lewat perwakilannya serta awak media.

Menurut Budi, dari FGD tersebut pihaknya akan melakukan validasi terhadap jawaban kuesioner. Hasil FGD selanjutnya menjadi dasar perbaikan bagi KPU Kulon Progo terkait pelaksanaan Pilkada 2024.

"Jadi nantinya ada berbagai masukan dari pihak terkait agar pelaksanaan Pilkada berikutnya bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Budi tak menampik masih ada sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satunya masalah logistik, di mana sempat terjadi kekurangan dan kelebihan surat suara di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Meski begitu masalah tersebut dinilai tidak sampai mengganggu proses pemilihan karena langsung ditangani saat itu juga. Selain itu sempat ada sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian dinyatakan ditolak.

"Secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulon Progo berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif hingga akhirnya kita telah mendapatkan hasilnya," kata Budi.

Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto sebelumnya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di wilayahnya minim pelanggaran. Pelanggaran lebih bersifat administrasi, seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ia pun mengakui ada sejumlah potensi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada 2024. Namun berhasil dicegah berkat komunikasi intensif yang dilakukan oleh jajaran pengawas dari Bawaslu Kulon Progo.

"Hubungan antar peserta Pilkada 2024 Kulon Progo sendiri relatif kondusif, dan itu sangat membantu kami dalam menjalankan tugas pengawasan," kata Marwanto beberapa waktu lalu.(alx)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved