Komentar Dedi Mulyadi Soal Instruksi Megawati yang Larang Kadernya Ikut Retret di Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, BANDUNG - Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri melarang kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut kegiatan pembekalan atau retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Langkah Megawati itupun mendapatkan komentar dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menilai kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo pada Kamis (20/2/2025) kemarin seharusnya patuh terhadap arahan pemerintah.

Sebab, seluruh kepala daerah itu sudah diambil sumpahnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat meski yang bersangkutan adalah kader partai politik.

"Kalau saya sih kan kami ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujar Kang Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025) dikutip dari Kompas.com.

Menurut Dedi, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.

"Namun, Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Namun, yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ucapnya.

Baca juga: 124 Kepala Daerah PDIP Tunda Retret Magelang, Pramono Anung dan I Wayan Koster Juga Batal Berangkat

Dia memastikan, bupati maupun wali kota di Jabar yang berasal dari PDI-P hadir dalam Sertijab Pj Gubernur kepada dirinya di DPRD Jabar dan akan mengikuti kegiatan retreat di Magelang.

"Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan," tutur Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025). (*)