124 Kepala Daerah PDIP Tunda Retret Magelang, Pramono Anung dan I Wayan Koster Juga Batal Berangkat

TRIBUNJOGJA.COM - Sebanyak 124 kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunda keikutsertaan mereka dalam agenda retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/2/2025).

Penundaan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam. 

Surat itu mengimbau para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju Magelang serta menunggu arahan lebih lanjut.

Baca juga: Rute Kedatangan Peserta Retret Kepala Daerah: Parkir di Rindam, Diantar Bus ke Wisma Sumbing

Instruksi Tegas Megawati 

Megawati menegaskan agar seluruh kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang segera berhenti dan menunggu komando dari DPP partai.

“Diperintahkan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, diminta untuk berhenti dan menunggu instruksi selanjutnya,” ujar Megawati dalam surat tersebut.

Selain itu, Megawati juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh komando partai dipegang langsung olehnya. 

Ia meminta para kader tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga menunggu arahan partai.

Pramono Anung dan I Wayan Koster Juga Batal Berangkat

Dua kader senior PDI-P, Pramono Anung yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta dan I Wayan Koster yang menjabat Gubernur Bali, juga turut membatalkan keberangkatan mereka ke Magelang.

Retret kepala daerah yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025 itu sebelumnya dirancang sebagai ajang pembekalan bagi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. 

Selama delapan hari, mereka akan mendapatkan materi terkait kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta strategi pembangunan daerah.

Hasto Kristiyanto Ditahan KPK

Penundaan ini tidak terlepas dari penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).