Dampak Efisiensi Anggaran, MICE di DIY Tak Sampai 10 Persen
Lesunya MICE di DIY pada Februari 2025 ini akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono menyebut penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di DIY masih di bawah 10 persen.
Meski masih jauh dari harapan PHRI DIY, namun ia tetap bersyukur beberapa instansi di Pemda DIY mulai mengisi MICE.
“MICE masih belum bergerak, ya tapi kami terima kasih Pemda DIY. Beberapa instansi mulai mengisi MICE di DIY. Lumayan lah, meskipun hanya di beberapa hotel,” katanya, Rabu (19/02/2025).
Lesunya MICE di DIY pada Februari 2025 ini akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Baca juga: Reservasi Hotel di DIY Stabil Meski Ada Retret Kepala Daerah di Magelang
Salah satu belanja pemerintah yang berdampak langsung pada MICE adalah pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas sebesar 53,9 persen.
Sebagai daerah tujuan MICE dari kementerian, perhotelan di DIY sangat terdampak.
“Biasanya Februari, sebelum puasa itu panen (MICE) dari kementerian sampai pemerintah kabupaten/kota. Februari MICE bisa 40-45 persen. Sekarang sepi, nggak sampai 10 persen,” terangnya.
Ia pun pesimistis MICE di DIY dapat menutupi biaya operasional menjelang puasa. Terlebih pembatalan MICE dari kementerian tahun 2025 ini mencapai 40 persen.
Pangsa MICE di DIY memang mayoritas berasal dari kegiatan pemerintah, sementara dari swasta terbilang kecil hanya 10-20 persen saja. (maw)
| Imbas Efisiensi, Pelaku Wisata di Sleman 'Dipaksa' Lebih Mandiri Buat Promosi |
|
|---|
| Jurus Hemat Ala Pemkot Yogyakarta: Mobil Dinas Tua Boros BBM Dilelang, Perjadin Dipangkas 50 Persen |
|
|---|
| DPRD hingga Tokoh Kulon Progo Dorong Evaluasi Total Usai Efisiensi MBG |
|
|---|
| Nasib PPPK Sleman di Tengah Pembatasan Belanja Gaji Pegawai, BKPP: Berharap Tidak Ada PHK |
|
|---|
| Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Pakar UGM Sebut Pemerintah Tak Punya Konsep Kebijakan Makro |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Ketua-PHRI-DIY-Deddy-Pranowo-Eryono-1682024.jpg)