DPRD hingga Tokoh Kulon Progo Dorong Evaluasi Total Usai Efisiensi MBG

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga tokoh masyarakat dari Kulon Progo turut mengomentari rencana efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana itu dinilai sudah tepat untuk dilakukan.

Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Edi Priyono mengaku memahami bahwa rencana itu dilakukan demi menjaga keberlanjutan anggaran daerah maupun pusat.

"Kami berharap rencananya dikaji lebih matang agar tidak mengurangi tujuan utama program, khususnya menyajikan makanan yang berkualitas dan sesuai standar gizi," kata Edi pada Jumat (27/03/2026).

Ia pun mendorong pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh pada program MBG di momen efisiensi. Seperti memperbaiki kualitas makanan, distribusi, pengawasan, dan manajemen program agar tidak terjadi pemborosan.

Edi juga menilai efisiensi MBG diikuti dengan menjadikan masyarakat yang paling membutuhkan sebagai prioritas. Sebab selama ini, MBG banyak diterima oleh masyarakat golongan mampu yang sudah mampu memenuhi gizinya sendiri.

"Efisiensi jangan hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya pada penerima manfaat," ujarnya.

Baca juga: Bukan Karena Tarif Retribusi, Ini Penyebab Turunnya Jumlah Wisatawan Saat Libur Lebaran

Tokoh masyarakat sekaligus akademisi dari Kulon Progo, Sapardiyono menilai rencana efisiensi MBG sudah menjadi keharusan. Sebab pemerintah perlu melakukan rasionalisasi terhadap prioritas program yang dilakukan.

Hasil efisiensi MBG setidaknya bisa mencegah defisit APBN jadi lebih dalam karena pemanfaatannya untuk sektor energi. Sebab dengan kondisi saat ini, krisis energi bisa terjadi kapan saja dan membuat struktur APBN akan defisit.

"Kondisi geopolitik saat ini sangat tidak menguntungkan sehingga bisa menyebabkan krisis energi, dan tidak tahu berapa lama kondisinya terjadi," jelas Sapardiyono.

Menurutnya, efisiensi MBG bisa dilakukan dari sisi distribusi. Seperti mengurangi volume pengiriman makanan dari 6 hari seminggu menjadi separuhnya.

Sapardiyono berharap rencana efisiensi MBG jadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama dari sisi tata kelola yang dinilai belum stabil sejak programnya mulai diluncurkan.

"Ini jadi momen bagus agar ada evaluasi program MBG dari sisi transparansi, akuntabilitas hingga kelanjutan programnya, terutama dari sisi tata kelola," ujarnya.(alx)