Bantuan Makanan Gratis Hari Pertama, Dinsos Gunungkidul Kumpulkan Data untuk Evaluasi

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Kabupaten Gunungkidul, mulai menjalankan program bantuan makanan gratis untuk masyarakat kelompok rentan, Jumat (14/2/2025).

Sekretaris Dinas Sosial P3A Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan  pelaksanaan pada hari pertama bantuan makanan  berjalan lancar. 

Adapun, kegiatan ini  menyasar 1.227 kelompok rentan yang terdiri dari lanjut usia, disabilitas, dan anak terlantar. 

"Hari pertama ini, makanan yang kami distribusikan sesuai dengan sasaran yakni 1.227 orang dari  kelompok rentan yang ada di 18 kapanewon di seluruh Kabupaten Gunungkidul," ujarnya saat  dikonfirmasi pada Jumat (14/2/2025).

Ia mengatakan proses alur distribusi mengambil model swakelola tipe empat, yang mana pelaksananya melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) di tiap kapanewon.

Setiap kapanewon memiliki satu Pokmas yang  bertanggung jawab sebagai pengelola hingga pendistribusian makanan.

"Jadi, setelah dilakukan pendataan jumlah BNBA-PKH yang menerima bansos makan gratis ini, alokasi per kapanewon dicairkan ke rekening Pokmas. Kemudian, Pokmas lah yang bertanggung jawab memasak makanan dan pendistribusian. Namun, untuk menunya dari kami karena harus memuat nasi, sayur,lauk, dan buah," ujarnya.

Dia mengatakan program bantuan makan gratis ini bersumber dari dana APBD senilai Rp1.104.300.000, yang dijalankan selama 30 hari.

Dari APBD tersebut, harga alokasi per penerima sebesar Rp30 ribu. Dengan pembagian, untuk isi makanan minimal Rp25 ribu dan untuk pengantaran dan administrasi maksimal Rp5 ribu per pengantaran. 

"Jadi, untuk makanan itu karena sekali pengantaran sebanyak dua kali paket makan yakni pagi dan sore. Maka,  kalau per paket makanannya dihargai Rp12.500," ucap dia.

Meskipun pada hari pertama terbilang berjalan lancardan belum menemukan kendala berarti. Pihaknya, tetap akan melakukan evaluasi terkait program baru tersebut.

"Setiap Minggu akan kami evaluasi. Saat ini, kami masih mengumpulkan data apakah ada paket makanan yang tidak terdistribusi dengan baik. Misalnya, penerima yang menolak, pindah, ataupun meninggal dunia. Sebab, apabila ada kendala tersebut atau paket makanan tidak  tersalurkan ke penerima, maka alokasi anggarannya harus dikembalikan ke pemerintah," urainya (ndg)