Kemendikbudristek Siapkan Rp 2,5 T untuk Tukin Dosen, Cukupkah? Begini Tanggapan Stella Christie

Di tempat lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menekankan bahwa pencairan tukin memerlukan kerja sama lintas kementerian. 

“Ini bukan hanya soal keinginan satu lembaga saja, tetapi harus ada sinergi dengan berbagai pihak,” tuturnya saat ditemui di Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2/2025).

Menurut Stella, sejak berdirinya Kemendiktisaintek, pihaknya telah memperjuangkan agar tukin dapat dicairkan. 

Namun, pencairan untuk periode 2020-2024 menghadapi kendala hukum karena Kemendiktisaintek belum berdiri pada waktu tersebut.

“Kami memahami pentingnya asas keadilan dalam pembayaran tukin, tetapi keputusan ini harus berdasarkan aturan hukum yang jelas,” imbuh Stella.

Demo Dosen di Jakarta

Sebelumnya, sekitar 300 dosen ASN dari seluruh Indonesia memenuhi kawasan sekitar Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

Mereka mengenakan pakaian serba putih sambil membawa spanduk berwarna merah, menuntut agar tukin segera dicairkan.

Ketua Koordinator Nasional Aliansi Dosen Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan hak yang belum dipenuhi sejak 2020. 

“Ada sekitar 300 dosen dari Aceh hingga Papua yang hadir di sini menuntut hak mereka,” jelasnya.

Ada dua tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini. Pertama, memastikan tunjangan kinerja tahun 2025 dianggarkan dan dicairkan. 

“Pemerintah hanya memiliki anggaran Rp 2,5 triliun, yang hanya cukup untuk sekitar 30.000 dosen. Padahal jumlah dosen totalnya sekitar 80.000. Kami ingin tukin untuk semua,” kata Anggun.

Tuntutan kedua adalah pembayaran rapel tukin dari tahun 2020 hingga 2024. “Kami menuntut agar hak kami yang sudah tertunda selama empat tahun ini dapat segera dipenuhi,” tegasnya.

Dengan aksi dan perjuangan yang terus berlanjut, para dosen ASN berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

( Kompas.com )