Kemendikbudristek Siapkan Rp 2,5 T untuk Tukin Dosen, Cukupkah? Begini Tanggapan Stella Christie

TRIBUNJOGJA.COM - Para dosen aparatur sipil negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajukan permohonan agar tunjangan kinerja (tukin) periode 2020-2024 segera dibayarkan secara rapel. 

Dilansir Tribunjogja.com dari laman Kompas.com. Suparyanto, yang mewakili para dosen ASN LLDIKTI DIY, menyampaikan harapan tersebut pada Jumat (31/1/2025). 

“Kami berharap tukin dari 2020 hingga 2024 bisa dirapel pembayarannya,” ungkap Suparyanto, dosen di STIMIK El Rahma.

Tuntutan ini mencuat setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengumumkan bahwa tunjangan tersebut hanya akan dibayarkan mulai 2025. Sebagai bentuk tindak lanjut, Suparyanto menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan perwakilan untuk aksi damai di Jakarta pada 3 Februari mendatang. 

“Kami akan mengirimkan utusan untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Jakarta,” ujarnya.

Anggaran Tukin yang Terbatas

Aksi damai ini akan bersamaan dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kemendikbudristek Seluruh Indonesia (ADAKSI). 

Suparyanto juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Dari total kebutuhan anggaran Rp 10 triliun, yang tersedia hanya Rp 2,5 triliun. 

“Belum jelas siapa saja yang akan menerima tunjangan tersebut,” katanya.

Baca juga: Program Sambang Warga Diapresiasi Kades Bendungan, Dinilai Aspirasi Pemdes Langsung Ditindaklanjuti

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa pengajuan anggaran tukin sebesar Rp 2,5 triliun telah disampaikan ke DPR. 

Pihak kementerian juga telah menyelesaikan harmonisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembayaran tukin dan menyerahkannya ke Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Setiap kementerian dan lembaga memiliki prosedur yang berbeda. Kita tunggu saja Perpres ini selesai,” ujar Togar kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2025). 

Meski begitu, Togar menegaskan bahwa tukin untuk periode 2020-2024 tidak akan dibayarkan. 

“Tidak ada pembayaran tukin untuk periode tersebut,” tegasnya.

Perjuangan Dosen di Tengah Ketidakpastian

Di tempat lain, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menekankan bahwa pencairan tukin memerlukan kerja sama lintas kementerian. 

“Ini bukan hanya soal keinginan satu lembaga saja, tetapi harus ada sinergi dengan berbagai pihak,” tuturnya saat ditemui di Sekolah Vokasi UGM, Selasa (4/2/2025).

Menurut Stella, sejak berdirinya Kemendiktisaintek, pihaknya telah memperjuangkan agar tukin dapat dicairkan. 

Namun, pencairan untuk periode 2020-2024 menghadapi kendala hukum karena Kemendiktisaintek belum berdiri pada waktu tersebut.

“Kami memahami pentingnya asas keadilan dalam pembayaran tukin, tetapi keputusan ini harus berdasarkan aturan hukum yang jelas,” imbuh Stella.

Demo Dosen di Jakarta

Sebelumnya, sekitar 300 dosen ASN dari seluruh Indonesia memenuhi kawasan sekitar Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). 

Mereka mengenakan pakaian serba putih sambil membawa spanduk berwarna merah, menuntut agar tukin segera dicairkan.

Ketua Koordinator Nasional Aliansi Dosen Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan hak yang belum dipenuhi sejak 2020. 

“Ada sekitar 300 dosen dari Aceh hingga Papua yang hadir di sini menuntut hak mereka,” jelasnya.

Ada dua tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini. Pertama, memastikan tunjangan kinerja tahun 2025 dianggarkan dan dicairkan. 

“Pemerintah hanya memiliki anggaran Rp 2,5 triliun, yang hanya cukup untuk sekitar 30.000 dosen. Padahal jumlah dosen totalnya sekitar 80.000. Kami ingin tukin untuk semua,” kata Anggun.

Tuntutan kedua adalah pembayaran rapel tukin dari tahun 2020 hingga 2024. “Kami menuntut agar hak kami yang sudah tertunda selama empat tahun ini dapat segera dipenuhi,” tegasnya.

Dengan aksi dan perjuangan yang terus berlanjut, para dosen ASN berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.

( Kompas.com )