Pemkab Kulon Progo Targetkan Perolehan PBB-P2 Tahun 2025 Sebesar Rp 27,4 Miliar
Kepala BKAD Kulon Progo, Taufik Amrullah menyampaikan target perolehan PBB-P2 di tahun 2025 ini mencapai Rp27.441.789.176,00.
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo telah menetapkan target perolehan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun 2025.
Pemenuhan target tersebut diupayakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Kepala BKAD Kulon Progo, Taufik Amrullah menyampaikan target perolehan PBB-P2 di tahun 2025 ini mencapai Rp27.441.789.176,00.
"Adapun Ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) untuk PBB-P2 2025 sebanyak 362.860 lembar," kata Taufik di Aula Adikarta, Sekretariat Daerah Kulon Progo.
Target perolehan PBB-P2 Kulon Progo di tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebab pada 2024 lalu, target perolehan PBB-P2 Kulon Progo ditetapkan sekitar Rp26.891.517.586,00.
Jumlah SPPT yang ditetapkan untuk PBB-P2 2025 juga meningkat sebanyak 4. 249 lembar.
Peningkatan tersebut dipicu oleh bertambahnya objek baru PBB-P2 di wilayah Kulon Progo.
Menurut Taufik, penetapan PBB-P2 2025 didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 62 Tahun 2024 juga menjadi acuan dalam penetapan PBB-P2 2025.
"Secara umum, ketetapan PBB-P2 massal tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024, kecuali pada objek yang mengalami perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," jelasnya.
Baca juga: Pemkab Kulon Progo Terima 1.200 Dosis Vaksin Pencegahan PMK Tahap Pertama pada Januari 2025
Taufik juga menyampaikan ada keringanan yang diberikan bagi objek pajak baru.
Keringanan diberikan berdasarkan rata-rata prosentase keringanan di tiap kalurahan/kelurahan yang menjadi lokasi objek pajak.
Agar target perolehan PBB-P2 2025 bisa tercapai secara optimal, BKAD Kulon Progo melakukan perluasan layanan pembayaran di masyarakat.
Salah satunya memanfaatkan layanan berbasis digital.
| Aturan Belanja Pegawai 30 Persen Mengancam, Pemkab Kulon Progo Janji Tak Ada PHK Massal PPPK |
|
|---|
| Soal Skema WFH untuk ASN, Pemkab Kulon Progo Pilih Tunggu Instruksi Resmi Pemerintah Pusat |
|
|---|
| Pemkab Bantul Targetkan Pajak Akurat dan Adil Lewat Digitalisasi Data PBB-P2 |
|
|---|
| Penjelasan Daop VI Yogyakarta Soal Usulan Pembangunan Pintu Utara Stasiun Wates |
|
|---|
| Pemkab Kulon Progo Target Selesaikan Seluruh Syarat Penambahan Pintu Stasiun KA Wates Tahun Ini |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/Kulon-Progo-Target-PBB-P2-Tahun-2025-Sebesar-Rp-274-Miliar.jpg)