Ada Temuan Jentik Nyamuk Sudah Membawa Virus Dengue, Diskes Klaten Upayakan Hal Ini

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Klaten melonjak hampir empat kali lipat pada 2024 dibanding 2023.

Angka kematian akibat DBD juga naik dua kali lipat dibanding dibanding tahun sebelumnya. 

Melonjaknya kasus DBD di Kota Bersinar itu disinyalir karena adanya mutasi atau transmisi transovarial virus dengue (virus penyebab DBD).

Pasalnya, saat ini ada temuan bahwa jentik nyamuk sudah membawa virus dengue sejak menetas.

Sehingga terjadi tren penularan baru virus dengue. 

"Kalau dulu, prosesnya kan nyamuk mengigit orang sakit DBD baru menularkan ke orang lain. Sekarang tidak, virusnya kini berkembang sehingga jentik-jentik nyamuk itu sudah membawa virus. Makanya yang harus diberantas bukan hanya nyamuknya tapi juga jentiknya," kata Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Anggit Budiarto, Minggu (12/1/2025). 

Karena ada transmisi tersebut, maka perkembangan penyebaran virus DBD pun semakin tinggi.

Baca juga: Dinas Kesehatan Klaten Catat Kasus DBD 2024 Melonjak Hingga 1.300-an, Angka Kematian Capai 31 Orang

Apalagi, masyarakat Kabupaten Klaten cenderung belum melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara rutin. 

Menurutnya, pemberantasan jentik-jentik nyamuk juga jadi upaya efektif untuk menekan penyebaran DBD.

Karena ada temuan jentik nyamuk membawa virus dengue, maka masyarakat harus memastikan tidak ada jentik nyamuk yang berkembang di wilayahnya. 

Selain PSN dan pemberantasan jentik nyamuk, Anggit menilai vaksinasi DBD juga jadi program bagus untuk menekan kasus DBD di Kabupaten Klaten.

Namun, sampai saat ini vaksinasi DBD belum menjadi program pemerintah, sehingga masih berbayar. 

Kendati demikian, pihaknya mengaku sedang mempertimbangkan program vaksinasi DBD itu bisa dihadirkan di Kabupaten Klaten.

Pihaknya mengaku sedang menghitung perkiraan budget kebutuhan dan memetakan rencana calon penerima vaksinasi DBD. 

"Itu adalah inovasi dari pikiran saya. Kami coba hitung kira-kira budget kenutuhannya berapa, prioritasnya ke anak-anak usia berapa sesuai angka kesakitan, dan coba kami rencanakan. Karena vaksinasi itu bukan program pemerintah, jadi otomatis berbayar," ujarnya.

"Namun karena berbayar itu kan masyarakat belum tentu cocok karena agak mahal. Sedangkan kalau dianggarkan oleh pemerintah, belum tentu disetujui. Tetapi kami coba hitung, minimal kami nanti mengusulkan dengan justifikasi atau alasan yang benar. Siapa tahu, nanti tidak bertepuk sebelah tangan," jelasnya.

Anggit menyebut pada 2024 kasus DBD di Kabupaten Klaten tercatat ada 1.300-an dengan 31 angka kematian. 

Jumlah tersebut melonjak hampir empat kali lipat dibanding 2023 dengan 340 kasus dan 14 angka kematian akibat DBD. 

"Tersebar merata di 26 kecamatan. Rata-rata yang tertular adalah anak di bawah usia 12 tahun, tapi ada juga orang dewasa," tandasnya. (*)