Kota Yogya Belum Terima Jadwal Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Tribunjogja.com Yogyakarta ---- Beberapa daerah di DI Yogyakarta direncanakan mulai menggulirkan program Makan Bergizi Gratis pada 13 Januari 2025.

Namun, khusus Kota Yogya, kemungkinan jadwalnya bakal berbeda, karena sampai sejauh ini Pemkot belum mendapat arahan dari pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto, mengatakan, bahwa di DIY kini tinggal Kota Yogya dan Kulon Progo saja yang belum menerima jadwal MBG.

Meski demikian, ia menegaskan, berbagai persiapan untuk mendukung MBG, termasuk dalam hal penganggaran, sudah dilaksanakan oleh Pemkot Yogya.

"Tapi, jadwalnya sampai hari ini saya belum tahu juga. Memang makan bergizi gratis se-Kota Yogya belum didawuhi untuk berjalan," katanya, Kamis (9/1/25).

Sugeng menegaskan, kesiapan dapur untuk proses produksi MBG pun tidak menjadi kendala, karena akan banyak pihak yang dilibatkan di sana, termasuk pelaku UMKM dan siapapun yang dimungkinkan.

Setali tiga uang, dari sektor anggaran, pihaknya juga sudah melakukan upaya refocusing menyasar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Yogya.

"Begitu genderang dipukul, anggaran tinggal kita tarik ke sana. Kalau saya boleh matur, memang ada hal-hal yang kita kondisikan, tapi bukan yang wajib dan mengikat," ujarnya.

"Bukan yang super penting. Mesti begitu, karena tahun berjalan, baru ada dawuh, itu wajar, semua daerah juga pasti seperti itu," tambah Pj Wali Kota.

Berdasarkan hasil refocusing, terdapat anggaran Rp80 yang disiapkan untuk menunjang program nasional yang diinsiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Kemudian, nantinya, Pemkot Yogyakarta juga akan menerima kucuran alokasi dari pemerintah pusat, guna menopang pelaksanaan MBG sepanjang 2025.

"Anggaran Rp80 miliar itu sudah cukup, sudah sesuai perhitungan. Lalu, nanti (anggaran) dari pusat juga ada, total Rp120 miliar," pungkas Sugeng. 

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho, menyebut, program MBG menjadi sangat bermanfaat jika terlaksana dengan baik.

Tidak sebatas membantu orang tua untuk memastikan asupan gizi anaknya tercukupi, tapi juga memberikan manfaat pada pihak-pihak lain, seperti UMKM dan pelaku usaha yang dilibatkan.

"DPRD juga harus dilibatkan dalam pengawasan, karena dana Rp80 miliar itu besar dan banyak program strategis Pemkot yang dibatalkan karena adanya program MBG," cetusnya.