Banjir Apresiasi Setelah Indonesia Gabung BRICS, Selanjunya OECD?

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyambut positif diumumkannya Indonesia sebagai anggota Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS) oleh Brazil sebagai Ketua BRICS 2025.

Kemlu menyatakan BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia dalam menguatkan kerja sama, memastikan suara dan aspirasi dari negara - negara global south atau negara berkembang di luar Eropa dan Amerika, terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global.

“Kami berdedikasi penuh untuk bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS, ataupun dengan pihak lainnya untuk mewujudkan terciptanya dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya, Selasa (7/1/2025).

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS telah mencerminkan adanya peningkatan peran aktif dalam isu - isu global, dan komitmen menguatkan kerja sama multilateral.

Indonesia memandang keanggotaan ini jadi langkah strategis untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara berkembang lainnya, sesuai prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

Adapun sebagai negara dengan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia punya komitmen untuk terus aktif dalam agenda BRICS, termasuk upaya ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, hingga mengatasi masalah global semisal perubahan iklim, krisis pangan, dan kesehatan masyarakat.

Kemlu RI menyatakan Indonesia akan terus meneruskan komitmennya berperan sebagai jembatan atau penghubung berbagai forum internasional demi kepentingan masyarakat global.

“Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” katanya.

Sebagai informasi, Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bergabung menjadi anggota BRICS, organisasi antarpemerintah yang menampung negara-negara ambang industri ekonomi pasar berkembang dunia. BRICS merupakan akronim dari negara pendirinya, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Pada 1 Januari 2024, BRICS memperluas keanggotaan mereka dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 

Adapun keinginan Indonesia masuk ke dalam BRICS disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, yang bertindak sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Sugiono menyampaikan keinginan itu dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus 2024 di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10) lalu.

Dalam kesempatan itu Sugiono mengemukakan pesan Prabowo tentang antipenjajahan dan antipenindasan. 

Katanya, Indonesia tidak bisa hanya berdiam diri ketika kekerasan kemanusiaan terus berlangsung tanpa pertanggungjawaban.

Misalnya pada konflik di Gaza, Palestina di mana terjadi pelanggaran hukum internasional dan gencatan senjata tidak kunjung dilakukan. 

“Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab,” kata Sugiono.

Sugiono menegaskan, bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah bentuk manifestasi dari posisi atau sikap politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut. 

Keinginan bergabungnya Indonesia ini kata Sugiono, bukan berarti Indonesia akan ikut kubu tertentu. Tapi Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam semua forum atau isu yang dibahas.

“Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ungkapnya.

Alasan Indonesia mau bergabung dengan BRICS, lantaran pemerintahan baru era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta kabinet Merah Putih yang dibentuk, selaras dengan program kerja terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan maupun pemajuan sumber daya manusia.

Indonesia juga ingin berperan penting sebagai pembangun jembatan antara negara berkembang dan negara maju. RI akan mengangkat kepentingan negara-negara berkembang atau Global South, sekaligus terus melanjutkan diskusi dengan negara maju.

Contoh konkret Indonesia juga akan dicerminkan lewat keikutsertaan Presiden Prabowo pada KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil dan kehadiran pada pertemuan Tingkat Menlu kelompok negara maju G7 di Italia.

Komisi I DPR RI menyambut baik pemerintah Indonesia yang resmi bergabung dengan forum ekonomi BRICS. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai, hal itu merupakan terobosan baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Sebuah terobosan baru dan berani oleh presiden Prabowo untuk menaikan daya tawar dan posisi Indonesia di berbagai macam forum multilateral," kata Dave.

"Dan menegaskan sikap kita sebagai sahabat akan semua bangsa," imbuhnya.

Keanggotaan OECD

Direktur eLaw Institute, Eko Prastowo, merespons soal Indonesia yang resmi menjadi anggota penuh BRICS, kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. 

Langkah strategis ini menempatkan Indonesia dalam aliansi global yang menguasai sekitar 30 persen dari PDB dunia dan melibatkan lebih dari 3,5 miliar populasi global. 

Keanggotaan ini diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam reformasi tata kelola ekonomi global sekaligus membuka peluang baru di sektor perdagangan dan investasi. 

Dia menilai keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah penting yang dapat memperluas pengaruh Indonesia di arena internasional. 

“Keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses ke pasar baru dan peluang kerja sama ekonomi dengan negara berkembang lainnya. Namun, aksesi ke OECD adalah langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap relevan dalam kerja sama global dengan negara-negara maju,” ujar Eko.

Menurut Eko, sebagai anggota BRICS, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama ke negara anggota seperti Brasil, Rusia, dan India.  
Selain itu, dukungan dari New Development Bank (NDB) dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang berpotensi mempercepat pembangunan nasional.

"Namun, BRICS juga membawa tantangan geopolitik. Kelompok ini sering dianggap sebagai aliansi yang ingin menyeimbangkan dominasi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa," kata dia.

Dalam konteks ini, dia mengingatkan bahwa Indonesia harus menjaga prinsip kebijakan luar negeri yang bebas aktif. 

Eko menegaskan bahwa Indonesia perlu tetap menjaga keseimbangan dalam kerjasama internasionalnya.  

Aksesi ke OECD dapat melengkapi manfaat dari keanggotaan BRICS. 

Dengan menjadi bagian dari OECD, Indonesia dapat menerapkan standar internasional dalam tata kelola ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara maju.

“BRICS memberikan ruang untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, sementara OECD membantu Indonesia mencapai visi menjadi negara maju dengan kebijakan yang lebih transparan dan efisien. Kedua keanggotaan ini saling melengkapi,” tambah Eko.

Dia menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS harus dimanfaatkan dengan bijak untuk memperkuat posisi Indonesia di sektor perdagangan global dan diplomasi ekonomi. 

Namun, Eko  uga mengingatkan bahwa aksesi ke OECD harus dipercepat sebagai bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mencapai status negara maju. 

"Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran strategis di kedua kelompok ini. Dengan kebijakan yang seimbang, Indonesia tidak hanya dapat memperluas pengaruhnya di antara negara berkembang, tetapi juga memperkuat hubungannya dengan negara-negara maju," pungkas Eko. (Tribunnews.com)