Bursa Calon Ketum PPP: 4 Nama Mencuat, Dudung dan Gus Ipul Masuk 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Nama Dudung adalah satu dari empat nama yang mencuat dalam bursa calon ketua umum (caketum) partai berlambang Kakbah itu. 

Menurut Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, dari empat calon ketum PPP yang beredar saat ini, dua nama berasal dari internal partai.

Sementara dua nama lainnya berasal dari luar partai. 

Empat nama itu kata Romy, didapat dari aspirasi internal PPP. Di kemudian hari kata Romy,tak menutup kemungkinan nama-nama caketum itu bakal bertambah.

Dari internal PPP, nama yang mencuat adalah eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sadiaga Uno, serta Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin. 

"Dari dalam (PPP) ada Gus Yasin yang kemarin terpilih lagi menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Sandi Uno yang juga pernah menjadi ketua Bapilu kita," kata Rommy usai pembukaan Mukernas PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12).

Adapun nama yang berasal dari luar partai selain Dudung, adalah Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. 

Menteri Sosial iu selama ini dikenal merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Rommy mengaku sudah menerima telepon dari Gus Ipul untuk mengonfirmasi dirinya masuk bursa caketum PPP.

"Tadi beliau langsung menelpon saya menyampaikan, betul nama saya disebut, karena beliau membaca berita. Saya bilang, 'ya itu yang saya tangkap di pembicaraan WhatsApp grup kader-kader partai dan juga yang kemarin muncul'," ujarnya. 

"Juga nama Pak Dudung Abdurahman yang mantan KSAD, dan beliau juga sekarang Wanhatsuspres, setidaknya 4 nama," imbuh Rommy.

Rommy menyebut pertainya terbuka bagi kandidat ketua umum dari luar PPP. 

Menurut Rommy, sudah saatnya dibutuhkan peremajaan di tubuh partai. PPP harus mau menerima bahkan calon-calon ketua umum yang berasal dari luar PPP. 

Untuk itu kata Rommy, PPP bisa mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait caketum selain kader. Perubahan aturan partai demi mencari ketua umum yang mumpuni adalah hal positif. 

"Sebagai partai Islam yang nggak boleh diubah itu kan hanya Alquran saja. Kalau cuma AD/ART diubah itu adalah keharusan karena itu bahagian dari adaptasi PPP terhadap kebutuhan, termasuk kebutuhan pemimpin baru," ujarnya.

Di sisi lain Rommy mengungkapkan pula ada keinginan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk adanya penyegaran di tubuh PPP. 

Jokowi juga memberikan berbagai masukan terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan PPP agar bisa kembali ke Senayan pada 2025-2029. 

Hal itu disampaikan Jokowi ketika bertemu Rommy beberapa waktu lalu di sebuah rumah makan di Jakarta. 

Namun, Rommy membantah soal Jokowi menjagokan satu nama untuk menjadi calon ketua umum PPP.

”Tidak ada nama yang disampaikan kepada beliau, tetapi memang beliau mendorong adanya penyegaran di tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang terkait dengan kelesuan perolehan suara secara nasional kemarin. Beliau paham itu karena kita melewati gagalnya Pemilu 2024 kemarin di Senayan, kan, pada saat beliau (masih menjabat sebagai presiden),” papar Rommy.

Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Arief Maoshul Affandy mengatakan, PPP membutuhkan pemimpin yang inovatif, memiliki jaringan kuat di tingkat nasional serta butuh pemimpin yang tidak ada sekat dengan kader. 

"Itu juga penting yang tidak elitis, mau menyapa kadernya tidak pada momen politik saja tetapi mau turun ke bawah mengunjungi kader dan masyarakat umum," kata Arief.

Arief pun berharap ajang Mukernas dan Muktamar yang bakal digelar PPP berjalan dengan kondusif dan mampu melahirkan narasi besar dalam politik nasional dan internasional. 

"PPP harus melakukan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kepengurusan, bisa dimulai dengan pertanyaan salah apa?, bukan salah siapa?” ujarnya.

Dia juga berharap dengan digelarnya Mukernas dan Muktamar nanti akan hadirnya pemimpin yang inovatif dan mampu melakukan konsolidasi pada tiap lapisan struktural partai dan masyarakat. 

Selain itu, Arief mengatakan PPP jangan terjebak dengan memori partai besar masa lalu. 

“PPP harus lebih realistis dalam memahami kondisi hari ini dan mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik di masa yang akan datang," kata dia.

Menurut Anggota DPRD Jawa Barat ini, PPP juga harus bisa menyesuaikan dengan zaman menghadapi pesatnya era digitalisasi. 

"PPP harus mempunyai visi yang jelas untuk memanfaatkan bonus demografi dan komunikasi digital sehingga mampu diterima kalangan di semua kalangan terutama kalangan muda," ucapnya.