Alur Permohonan Pendirian Yayasan di Kanwil Kementerian Hukum DIY

TRIBUNJOGJA.COM - Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

Pada dasarnya, ada tiga tahapan dalam proses pendirian yayasan.

Tahapan tersebut ialah pendirian, pengesahan dan pengumuman

Penjelasan rinci dari ketiga tahapan tersebut seperti di bawah ini :

Pendirian Yayasan

Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih ("orang" di sini dapat berarti perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.

Dasar pendirian yayasan ini dapat berupa kesepakatan para pendiri yayasan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ataupun dapat berdasar kepada suatu surat wasiat.

Proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (PP Yayasan).

Para pendiri dari yayasan dilarang untuk menerima pembagian keuntungan atas yayasan yang didirikannya.

Pengesahan Yayasan

Status badan hukum bagi yayasan muncul setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum.

Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.

Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Pengesahan terhadap permohonan tersebut diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Apabila permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon. Alasan penolakan tersebut adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Perlu dipahami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Pengumuman

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan.

Setelah ketiga proses tersebut dijalankan (pendirian, pengesahan, dan pengumuman), maka yayasan tersebut telah sah didirikan menjadi suatu badan hukum 

Informasi lebih lanjut mengenai Perseroan Perorangan maupun bantuan dalam pendirian Perseroan Perorangan secara online dapat diperoleh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DI Yogyakarta yang membuka Loket Pelayanan, pada: 

Senin – Jumat

Pagi: 08.00 – 12.00 WIB

Siang: 13.00 – 15.00 WIB

Alamat: Jl. Gedongkuning No. 146, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta

GRATIS Biaya Layanan Konsultasi Pendirian Yayasan

( tribunjogja.com )