Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 SMA Bab 4 Unit C: Reformasi Birokrasi dan BUMN

Rangkuman materi Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA Bab 4 Unit C mengenai Reformasi Birokrasi dan BUMN.

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni
Buku Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA
Buku Sejarah Kelas 12 SMA 

TRIBUNJOGJA.COM – Setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai layanan pemerintah dan produk dari BUMN

Dari pelayanan administrasi hingga pasokan energi, semuanya berkaitan erat dengan kinerja birokrasi dan BUMN.

Kali ini kita akan belajar materi Sejarah kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka Bab 4 tentang Indonesia Masa Reformasi terkhusus Reformasi Birokrasi dan BUMN

Materi ini dilansir dari buku Sejarah karya Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Aan Ratmanto. 

Pada materi kali ini, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa Reformasi dari berbagai perspektif, merefleksikannya untuk kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan dan media lainnya.

Buku Sejarah Kelas 12 SMA
Buku Sejarah Kelas 12 SMA (Buku Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA)

Berikut di bawah ini rangkuman materi Sejarah Kurikulum Merdeka Kelas 12 SMA Bab 4 Unit C

Reformasi Birokrasi dan BUMN 

Menurut KBBI, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

Secara tidak langsung reformasi birokrasi sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang kalian peroleh. 

Dalam pidato awal pemerintahan Habibie, ada tiga hal yang menjadi fokus Kabinet Reformasi Pembangunan yaitu reformasi politik, reformasi hukum, dan reformasi ekonomi.

Menurut Habibie, reformasi birokrasi masih sulit dilakukan pada masa ini karena sukar memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis. 

Meskipun masih menemui kendala pada masa awal Reformasi, agenda reformasi birokrasi pemerintahan selanjutnya tetap berjalan. 

Berikut ini adalah beberapa contoh reformasi birokrasi yang ada di Indonesia selepas masa Orde Baru. 

1. Penerimaan ASN yang Terbuka 

Pada tahun 2011, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi harapan baru dalam realisasi agenda reformasi birokrasi, khususnya di bidang sumber daya manusia. 

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved