Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 SMA Bab 2 Unit B: Identitas Nasional Baru

Pada tahun 1954 PKI memanfaatkan organisasi ini untuk menggalang suara pada Pemilu 1955.

Selain terkait dengan basis massa yang besar, terdapat isu krusial yang diangkat pada tahun 1950an di antaranya adalah UU Perkawinan dan isu poligami. 

Kalangan organisasi maupun aktivis perempuan, menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. 

Untuk itu dibentuk Komisi NTR (Nikah, Talak, Rujuk). 

2. Pemilihan Umum Pertama

Pada masa Demokrasi Liberal, perubahan kabinet terus-menerus terjadi. 

Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No.7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Pemilihan umum ini bertujuan menyederhanakan partai politik dan melaksanakan prinsip demokrasi.

Saat itu, Pemilu 1955 merupakan peristiwa terbesar kedua setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Sistem pemilihan umum yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang (proportional representation).

Hasil pemilu 1955 memperlihatkan sirkulasi elite kekuasaan yang berbeda dan polarisasi yang cukup tajam antara partai-partai berbasis agama dan non-agama. 

Ketidakstabilan politik pasca-Pemilu 1955 semakin meningkat hingga Kabinet Ali runtuh dan mengembalikan mandat kepada presiden. 

Maraknya pergolakan yang terjadi di daerah dan perdebatan dalam konstituante yang berlarut-larut membuat Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali kepada UUD 1945.