Tantangan Besar Pengelolaan APBN yang Dihadapi Presiden Prabowo Menurut Pengamat

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Saat memimpin sidang paripurna Kabinet Merah Putih untuk pertama kalinya pada Rabu (23/10/2024), Presiden Prabowo menyampaikan pidato yang menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara dan ketegasan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Jadi saudara-saudara ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” ujar Prabowo.

Prabowo meminta para menteri untuk meninjau kembali alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada tahun 2025. 

Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/10).

Namun demikian, Hardjuno optimis bahwa pemerintahan Prabowo akan mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini. 

Pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

“Teliti, itu yang ditekankan Presiden Prabowo. Beliau berkomitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan dengan efektif dan tepat sasaran, tanpa kebocoran dan tanpa korupsi,” ujar Hardjuno.

Dalam upaya mengelola defisit dan utang yang diwariskan, pemerintahan Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara. Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran menjadi prioritas utama dalam pemerintahan barunya.

"Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap setiap penggunaan anggaran. Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran," tambah Hardjuno. (*/rls)