Debat Pilkada Gunungkidul 2024, Ini Kata Paslon Soal Isu Nakes, Guru, hingga Jaminan Kesehatan 

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pelaksanaan debat putaran pertama pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan di Studio TVRI Yogyakarta, pada Rabu (23/10/2024).

Dalam debat perdana tersebut, hanya diikuti oleh calon bupati saja.

Sedangkan, calon wakil bupati akan mengikuti debat pada putaran kedua yang akan dilaksanakan pada 30 Oktober mendatang. 

Debat ini dibagi sebanyak enam segmen, yakni segmen pertama penyampaian visi misi,  segmen kedua dan tiga pedalaman visi misi, segmen keempat dan kelima debat terbuka, dan segmen keenam pernyataan penutup.

Adapun materi tema ini disusun oleh empat panelis yakni Retno Agustin S.sos, M.Hum., M.Dev.Stu merupakan seorang peneliti atau senior GEDSI Konsultan Circle Indonesia.

Kemudian, Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H, merupakan dosen hukum tata negara Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dr. Hakimul Ikhwan, M.A merupakan dosen Departemen Sosiologi Fisipol UGM. Dan, Washingatu Zakiyah, S.H;MH, merupakan Direktur Caksana Institute dan Advokat. Sedangkan, moderator Ferry Anggar presenter TVRI Yogyakarta.

Adapun pada segmen kedua, isu yang dirumuskan oleh panelis yakni soal isu kurangnya tenaga kesehatan, guru, hingga jaminan kesehatan.

Diketahui,  Kabupaten Gunungkidul sangat kekurangan tenaga kesehatan saat ini dibutuhkan 20 hingga 30 dokter umum, dan 60 sampai 70 dokter spesialis di RSUD Wonosari dan Saptosari.

Calon bupati nomor urut 2 Sutrisna Wibawa mengatakan keberadaan dokter sangat penting dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan yang baik. 

"Akan tetapi kelemahan di Kabupaten Gunungkidul, masih kekurangan mengalami ketimpangan antara jumlah dokter dan warga masyarakat. Maka dari itu, sangat penting bagaimana merekrut dokter ,  baik umum maupun spesialis yang jurang cukup besar,"paparnya 

Dia mencontohkan, RSUD Wonosari merupakan rumah sakit yang sudah berstatus BLUD sehingga memiliki kewenangan dan mengatur, termasuk kewenangan penerimaan keuangan di rumah sakit untuk bisa digunakan.

"Maka dari itu, tidak perlu menunggu rekrutmen ASN, sebab rumah sakit punya keleluasaan mencukupi kebutuhan ini, apalagi tarif BLUD lebih memiliki kewenangan mengatur bila dibandingkan rumah sakit biasa. Maka, perlu mengatur sistem BLUD untuk perekrutan dokter umum atau spesialis,"ungkapnya.

Calon bupati nomor urut 3 Sunaryanta mendapatkan pertanyaan terkait solusi  meskipun Gunungkidul telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), namun masih terdapat lebih dari 90.000 peserta JKN yang tidak aktif karena tunggakan iuran dan pemutusan hubungan kerja. 

"BPJS Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai 102 persen, tetapi setelah diidentifikasi nampaknya ada beberapa data di masyarakat yang harus divalidasi lagi. Kemudian,  untuk UHC semua sudah selesai masyarakat. Memang masih ada kendala-kendala seperti itu, memang konsultasi yang harus diberikan. Sehingga, ketika masyarakat mengalami trouble, keterbukaan pemerintah kepada siapapun harus dilakukan terlebih jaminan kesehatan, terkait dengan jaminan tersebut,"ucapnya.