Penjabaran PPKN kelas XI UUD RI 1945 Unit 2: Hubungan Antarregulasi Halaman 79-81

3. Pelaksanaan dan Pengawasan : 

- UUD 1945 : Tidak memberikan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas.

- UU No. 20 Tahun 2003 : Mengatur mekanisme  pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

4. Peran Masyarakat : 

- UUD 1945 : Peran masyarakat dalam pendidikan tidak disebutkan secara langsung.

- UU No. 20 Tahun 2003 : Menegaskan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, termasuk keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam dukungan pendidikan.

Kesimpulan : Kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, namun berbeda dalam tingkat detail dan cakupannya.

UUD 1945 memberikan kerangka hukum dasar, dan UU No. 20 Tahun 2003 memberikan pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan yang lebih rinci.

Perbandingan tersebut menunjukkan bagaimana konstitusi dan undang-undang saling melengkapi dalam mengatur aspek-aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara.

f. Dalam kegiatan kelompok ini, kalian akan diminta untuk memilih salah satu pasal dari UUD NRI Tahun 1945, kemudian kalian juga mencari regulasi di bawahnya yang mengatur hal yang sama. Misalnya, kalian mengambil Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Coba cari regulasi di bawahnya yang berkaitan dengan pasal tersebut, baik dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah. 

Jawaban :

• Perhatikan Pasal 33 (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dikatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan."

• Regulasi demi regulasi.

1. UU Koperasi No.25 Tahun 1992

- Isi : Undang-undang ini mengatur tentang koperasi sebagai badan usaha  berdasarkan asas kekeluargaan. Misi koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitasnya serta meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam perekonomian.

- Relevansi : Menjalankan prinsip  Pasal 33 UUD 1945 dengan menekankan  kerja sama dan upaya bersama di bidang perekonomian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

- Isi : PP ini memberikan informasi tentang penyelenggaraan dan pengurusan koperasi di Indonesia, termasuk tata cara pendirian, pengurusan dan pengawasan koperasi.

 - Relevansi : Memperkuat dan mengatur pelaksanaan undang-undang perkoperasian yang mendukung prinsip kerja sama dalam perekonomian, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Baca juga: Penjabaran PPKN Kelas XI UUD RI 1945 Unit 1 : Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi Halaman : 77-78

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Perkoperasian
- Isi : Peraturan ini mengatur tentang kebijakan  nasional.

- Relevansi : Menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan prinsip ekonomi berbasis keluarga dan mendorong pertumbuhan koperasi sebagai bentuk usaha patungan.

Kesimpulan : Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan filosofis dan hukum bagi peraturan-peraturan yang mengatur perekonomian melalui asas kekeluargaan dan gotong royong.

Undang-Undang Koperasi dan peraturan terkait lainnya membantu menerapkan prinsip ini dalam praktik bisnis di Indonesia.

( MG Wijaningtyas Ayu Syafutri )