BREAKING NEWS : Bawa Keranda dan Poster, Pedagang Teras Malioboro 2 Tuntut Dialog dengan Pemda DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Polemik relokasi pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) kembali bergulir.

Pada Rabu (11/9/2024), ratusan pedagang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan. 

Mereka mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera membuka ruang dialog terkait permasalahan yang mereka hadapi pasca relokasi.

Dalam aksi kali ini, para pedagang turut membawa berbagai macam spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, serta keranda sebagai simbol matinya usaha mereka akibat relokasi.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati, mengungkapkan kekecewaannya karena upaya pihaknya untuk berdialog dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) selalu menemui jalan buntu.

Supriyati menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat permohonan dialog kepada Pemda DIY.

Namun, surat-surat tersebut selalu ditolak dan dilimpahkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta. 

"(Kebijakan) Sumbu filosofi itu kan dari Pemda DIY, tapi kok kalau kita mau dialog malah disuruh ke Kota. Ini kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ujar Supriyati.

Para pedagang TM2 merasa kecewa dengan sikap Pemda DIY yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi mereka.

Mereka menilai bahwa relokasi telah berdampak buruk pada perekonomian mereka dan meminta pemerintah untuk memberikan solusi yang adil.

Baca juga: Pemda DIY Siap Relokasi Pedagang Teras Malioboro 2 Tahun Depan, Lokasi Baru Diklaim Lebih Megah

Ditambahkannya, para pedagang juga sudah berupaya menyurati Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY.

Namun menurutnya yang didapat pedagang hanya janji palsu.

"Kemarin kami coba inisiatif coba audiensi, berkirim surat ke Dinas Kebudayaan DIY, waktu itu katanya akan ada pertemuan tapi nyatanya langsung digagalkan. Makanya kami kembali ke sini, bersurat sampai 2 kali dan ditolak lagi," jelasnya. 

Ia menegaskan, tuntutan yang disampaikan para pedagang masih sama, yakni meminta dilibatkan dalam proses relokasi. 

Para pedagang pun menilai, relokasi tahap 2 ini tidak mengatasi masalah yang dialami para pedagang, yakni omzet yang menurun.