NPL UMKM Naik Akibat Pencabutan Restrukturisasi COVID-19, Begini Respon Bankir

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, pada Juni 2024, kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM mencapai Rp28,69 triliun.

Secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 4,90 persen, dengan market share mencapai 46,87 persen dari total kredit atau pembiayaan perbankan.

Kepala OJK DIY, Eko Yunianto mengatakan rasio Non Performing Loan (NPL) kredit atau pembiayaan UMKM pada Juni 2024 sebesar 6,21 persen.

Sementara pada Maret 2024, NPL di kisaran 5,67 persen.

Ia menyebut kenaikan NPL terjadi salah satunya karena kebijakan restrukturisasi COVID-19 telah berakhir.

Diketahui restrukturisasi COVID-19 pada akhir Maret 2024.

“Terkait kenaikan NPL bulan Juni 2024 naik karena memang salah satunya karena dampak berakhirnya stimulus mbak,” katanya, Minggu (08/09/2024).

Pihaknya pun telah meminta bank untuk menurunkan NPL kredit UMKM menjadi maksimal 5 persen.

Baca juga: OJK Terus Gencarkan Edukasi Masyarakat Terkait Banyaknya Platform Jasa Keuangan 

“Upaya yang dilakukan OJK meminta agar bank mengupayakan penagihan secara lebih intensif,” sambungnya.

Terpisah, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengakui ada peningkatan NPL pascastimulus restrukturisasi COVID-19 dicabut. Namun peningkatan tersebut tidak signifikan.

“Sejak dicabutnya restrukturisasi memang mengalami peningkatan (NPL), target 3,5 persen, menjadi 3,7 persen. Tetapi Agustus sudah mulai penurunan. Mudah-mudahan sampai akhir tahun membaik (NPL). Harapan kami seperti itu,” ungkapnya. 

Sementara Regional CEO BRI RO Yogyakarta, John Sarjono menyebut sampai Juni 2024, BRI RO Yogyakarta telah menyalurkan kredit lebih dari Rp 61 triliun kepada UMKM. Dengan persentase 87 persen dari komposisi portfolio pinjaman yang dikelola.

“Dengan pengelolaan portfolio yang besar tersebut, BRI RO Yogyakarta mampu menjaga NPL UMKM pada angka 3,50 persen,” terangnya. 

Ia menambahkan berbagai bauran kebijakan regulator, termasuk berakhirnya restrukturisasi COVID-19 merupakan langkah dalam memelihara dan meningkatkan perekonomian.

“Tentu kami merespon hal tersebut secara rasional dan beberapa langkah strategis dengan tetap mempertimbangkan sociaal value dan economic value,” imbuhnya. (*)