Pemkab Bantul Masih Butuh TPSS untuk Atasi Permasalahan Sampah sampai Akhir 2024

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul masih membutuhkan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) untuk mengatasi masalah sampah sampai dengan akhir 2024.

"Karena beberapa TPS dan ITF yang baru kita bangun masih belum rampung," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budi Raharja, kepada awak media di sela-sela tugasnya, Jumat (16/8/2024).

Sebagai contoh, untuk TPS Dingkikan (Kalurahan Argodasi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul) pada saat ini baru selesai dan mengoperasikan pengolahan sampah di bagian modul satu dengan daya tampung 20 ton sampah per hari. Padahal di sana ada tiga modul dengan total daya tampung pengolahan sampah sampai 60 ton per hari.

Artinya, masih perlu waktu untuk bisa menuju mengoperasikan pengolahan sampah sampai modul ketiga. Di mana, pengoperasian pengolahan sampah sampai modul ketiga itu dimungkinkan baru bisa dilakukan sampai akhir 2024.

"Lalu, yang baru dibangun lagi itu ada TPS Modalan (Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul). Di TPS Modalan juga pasti masih ada uji coba dulu, walau pembangunannya saat ini hampir rampung. Karena kan semua butuh proses," jelasnya.

Maka dari itu, pembangunan TPSS pada saat ini masih diupayakan untuk menjadi alternatif pengolahan sampah selama masa darurat sampah berlangsung.

"Teman-teman dari pengolah sampah swasta juga saya rasa belum mendapatkan solusi terbaik. Jadi TPSS masih kami upayakan ada," tutur dia.

Sejauh ini, pihaknya masih membidik tanah Sultan Ground yang berada di wilayah selatan Bumi Projotamansari. Namun, pihaknya belum bisa membeberkan lokasi persis yang akan menjadi TPSS untuk menampung sampah di Kabupaten Bantul.

Sementara itu, Panewu Srandakan, Sarjiman, mengaku belum tahu apakah di wilayah itu bakal menjadi salah satu lokasi pilihan untuk TPSS.

"Sebenarnya,  kalau kami boleh minta jangan lah (jangan bangun TPSS di Srandakan). Karena wajah DI Yogyakarta kan ada di sisi selatan, lalu kalau jadi TPSS kan agak kontraprodukif juga. Tetapi, kalau itu sudah jadi kebijakan dari Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY, ya kami akan ikuti," tandasnya. ( Tribunjogja.com )