Pro dan Kontra Masyarakat Soal Kebijakan Sewa 1.000 Mobil untuk Upacara HUT ke-79 RI di IKN

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia secara nasional bakal dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024 mendatang.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI pun menyewa hingga 1.000 unit mobil untuk mobilitas tamu negara dan Very Very Important Person (VVIP), guna menunjang kegiatan tersebut.

Kebijakan itupun mendapat respon beragam dari warga masyarakat.

Mereka menganggap terlalu banyak uang negara yang dihamburkan untuk rangkaian kegiatan itu.

Purwanto, seorang warga Yogyakarta, mengatakan, bahwa dirinya mendukung penuh pelaksanaan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.

Namun, ketika harus menyewa deretan mobil mewah untuk menunjang hegemoni, ia mengaku tidak sependapat.

"Berapa miliar anggaran hanya buat sewa mobil itu. Belum apa-apa sudah menyumbang inflasi sangat besar. Itu kan otomatis langsung mengubah standar harga sewa mobil di sana," katanya, Selasa (6/8/2024).

Ia menyebut, penggunaan angkutan massal yang bisa mengangkut banyak penumpang sekaligus, dirasa lebih bijak dan menghemat pengeluaran.

Baca juga: Apakah Masyarakat Umum Bisa Ikut Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN? Begini Penjelasan Istana

Ditambah, sepanjang perjalanan dapat disajikan story telling mengenai progres pembangunan dan dampak dari IKN, yang harapannya ke depan bisa digetoktularkan oleh para tamu undangan.

"Undangan juga pasti senang, sekalian menunjukkan ada armada bus, atau transportasi massal yang memadahi di IKN. Sesuai rencana kan 80 persen di IKN nanti transportasi massal," tandasnya.

Karina, warga Yogyakarta lainnya, meyakini, kebijakan sewa kendaraan itu dipastikan sudah melalui pertimbangan terkait kebutuhan transportasi tamu undangan.

Sebab, ketika pemerintah menyiapkan kendaraan khusus, mobilitas selama di IKN, teruyama untuk menuju titik upacara HUT RI, akan jauh lebih mudah dan efektif.

"Tapi, di sisi lain pemerintah tetap harus bijak dalam melakukan penganggaran," cetusnya.

Dalam artian, ketika rental atau pemilik kendaraan menerapkan harga di luar batas kewajaran, pihak-pihak atau instansi yang didapuk mengurus pengadaan mobil pun tidak bisa menuruti begitu saja.

Dikhawatirkan, mereka aji mumpung memanfaatkan situasi ini, sehingga menormalisasi meroketnya harga penyewaan mobil di IKN.

"Pemerintah harus melalukan pengawasan ketat soal kucuran dana penyewaan kendaraan itu. Jangan sampai ada potensi markup dan anggaran negara berujung mubazir, sia-sia," pungkasnya. (*)