Pimpin Ratas RAPBN 2025, Presiden Jokowi Minta Program Presiden Terpilih Diakomodasi Semua

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengakomodasi semua program Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Pagi hari ini kita akan membahas mengenai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program Presiden Terpilih," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin.

Kemudian Presiden Jokowi juga meminta dalam pembahasan RAPBN ini, seluruh perencanaan kerja dan anggaran harus mempertimbangan risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, maupun memanasnya geopolitik.

Pasalnya, hal itu akan berimbas pada krisis pangan dan kenaikan harga minyak.

Ia juga meminta jajarannya mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

"Di sini saya ingin menggaris bawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor," ucap dia.

Baca juga: Jenderal Hossein Taeb: Serangan Balasan Iran akan Mengejutkan

Lebih lanjut, ia mengimbau agar jajarannya fokus pada sejumlah program agar berhasil.

"Alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan," jelas Jokowi.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh sejumlah menteri di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang duduk di sisi kanan Presiden.

Selai itu, ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (*)