Janji Muhammadiyah : Akan Kembalikan Izin Usaha Tambang Jika Lebih Banyak Buruknya

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Muhammadiyah berjanji, organisasinya tidak akan menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara asal-asalan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah , Haedar Nashir berjanji, apabila ke depan ditemukan banyak mudarat atau efek negatif dalam pengelolaan izin tambang, Muhammadiyah bakal mengembalikan izin tersebut kepada pemerintah.

"Apabila kami menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak keburukannya terhadap lingkungan hidup dan sosial, Muhammadiyah secara gentleman dan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tambang itu ke pemerintah," kata Haedar.

Ia mengungkap, organisasinya menyadari bahwa usaha tambang dan usaha lain selalu ada potensi konflik.

Maka dari itu, Muhammadiyah mengkaji izin pengelolaan tambang selama lebih dari dua bulan.

"Bahwa usaha tambang ini menjadi usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan," kata dia.

Itu juga menjadi tantangan bagi Muhammadiyah.

Dia menyebut Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya.

Dalam mengelola izin tambang, kata Haedar, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Contohnya, membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.

"Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara," kata dia.

Disinggung mengenai rekam jejak pengelolaan tambang, Haedar mengakui, Muhammadiyah tak memiliki track record pengelolaan tambang.

Akan tetapi, ada banyak kader Muhammadiyah yang sudah berpengalaman mempelajari tentang pertambangan.

"Kita tidak perlu ragu untuk belajar, ada banyak kader bergerak di tambang, banyak praktisi tambang," tukas dia.