Menuju Net Zero Emission 2060, DEN Sebut Indonesia Punya Potensi EBT 3.687 Gigawatt

TRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar hingga lebih dari 3.687 gigawatt (GW).

Hal tersebut disampaikan Djoko dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) di Padma Hotel, Semarang, Selasa (23/7/2024), bertema “Risiko, Tantangan, dan Mitigasi pada Tatanan Rantai Pasok dan Komponen Pembentuk Harga Batu Bara dan Biomassa serta Energi Baru Terbarukan (EBT) Lainnya”.

“Potensi EBT yang tersedia di Indonesia mencapai lebih dari 3.687 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, kapasitas terpasang pembangkit saat ini baru mencapai 13 GW, sehingga terdapat peluang pengembangan EBT yang sangat besar,” papar Djoko.

Ia menyebutkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini sebesar 62 persen produksi listrik di Indonesia merupakan hasil dari pembakaran batu bara.

“Sehingga diperlukan upaya yang sangat kuat untuk mengurangi ketergantungan dari batu bara,” ujar Djoko.

Namun, kata dia, bukan berarti transisi energi di sektor pembangkitan listrik tidak bisa dilakukan.

Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan penggunaan batu bara adalah melakukan co-firing biomassa.

Sebagai informasi, co-firing merupakan teknik pembakaran dua jenis bahan bakar berbeda secara bersamaan.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang biasanya sepenuhnya berbahan bakar batu bara, kini melakukan penambahan bahan bakar lain, yaitu biomassa.

Biomassa merupakan bahan-bahan yang berasal dari organisme hidup meliputi tanaman, hewan, dan produk sampingannya seperti limbah kebun, limbah pertanian, dan lain-lain.

Selain diterapkan di PLTU, co-firing biomassa juga sudah mulai diterapkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTB).

“Penerapan co-firing sendiri telah dilakukan sejak tahun 2020 dengan blending rate 1 hingga 15 persen tergantung jenis boiler yang digunakan serta ketersediaan bahan baku,” terang Djoko.

Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini Dewan Energi Nasional tengah melakukan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Revisi kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan arah upaya mewujudkan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan KEN diharapkan mampu menciptakan kemandirian dan ketahanan energi nasional serta pemenuhan komitmen Indonesia dalam dekarbonisasi.
Pada tahun 2023, jelas Djoko, bauran EBT baru mencapai 13,3 persen dari target 23 persen di tahun 2025 dan target 31 persen di tahun 2050.

Namun, pada revisi kebiajakan KEN, target baruan EBT akan ditinjau ulang menjadi sekitar 23 persen di tahun 2030 dan 40 persen di tahun 2040.

Djoko mengatakan, pihaknya berharap target baruan EBT bisa mencapai 70 persen di tahun 2060.

“Amanah transisi energi menuju net zero emissions (NZE) pada tahun 2060 tertuang dalam RPP KEN,” terangnya.

Rancangan kebijakan tersebut dilakukan dengan mengubah paradigma penggunaan energi fosil menuju penggunaan energi hijau melalui pemanfaatan teknologi bersih yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Menurut Djoko, program co-firing yang dilakukan PLN EPI dapat menjadi strategi yang efektif dan efisien dalam menekan konsumsi batu bara sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.

“Akan tetapi, implementasi program ini (co-firing) bukan tanpa tantangan. Tantangan utama dalam co-fring biomassa diantaranya terkait keberlanjutan pasokan, harga biomassa, serta jarak antara produsen biomassa ke lokasi PLTU yang dapat menambah biaya,” kata Djoko.

Dalam sambutannya, Djoko sempat menyinggung Jepang yang kekurangan pasokan biomassa.

Ia mengatakan, banyak produsen biomassa Indonesia yang kemudian mengekspor biomassa untuk Jepang karena harga jualnya lebih mahal.

“Jepang ini sangat kurang biomassa, di gudangnya itu tinggal 10 persen kapasitas gudang. Jadi produsen biomass kita itu senangnya ekspor ke Jepang karena harganya mahal di sana,” ungkap Djoko. (anr)